Luhut Binsar Pandjaitan: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Benar-Benar Untung

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa tidak ada satu pun sistem transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan secara finansial. Menurutnya, transportasi publik di mana pun akan selalu memerlukan sokongan dari pemerintah dalam bentuk subsidi untuk dapat beroperasi.

Pernyataan ini disampaikan Luhut sebagai respons terhadap polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, yang membengkak. Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan untuk melunasi utang tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," tegas Luhut kepada wartawan di Jakarta Selatan.

Solusi untuk Utang Proyek Whoosh

Luhut mengungkapkan bahwa permasalahan pembiayaan Whoosh akan segera ditangani bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertugas mengelola BUMN.

"Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan (CEO Danantara). Dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa polemik yang terjadi seharusnya tidak perlu terjadi karena inti persoalan hanyalah masalah restrukturisasi utang, bukan permintaan dana APBN. "Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," jelas Luhut.

Menunggu Keputusan Presiden untuk Restrukturisasi

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi utang Whoosh sebenarnya sudah dibahas dengan pemerintah China. Namun, proses ini kini tertunda karena menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim negosiasi resmi.

"Sekarang perlu nunggu keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," katanya. Pergantian pemerintahan disebutkan sebagai penyebab keterlambatan pembentukan tim tersebut.