Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tak Bayar Utang Kereta Cepat, Lalu Siapa yang Harus Ganti Rugi?

- Sabtu, 11 Oktober 2025 | 17:25 WIB
Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tak Bayar Utang Kereta Cepat, Lalu Siapa yang Harus Ganti Rugi?
Belum Ada Rencana APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Menkeu Purbaya Tegaskan Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian kewajiban finansial tersebut sepenuhnya berada di pundak Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding yang menaungi proyek.

Danantara Harus Kelola Utang Sendiri, Bukan Seret APBN

Pernyataan ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). Ia menegaskan bahwa BPI Danantara dinilai memiliki kapasitas finansial yang memadai, terutama dengan adanya aliran dividen BUMN yang langsung masuk ke kas holding tersebut. “Utang Whoosh dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi yang jelas, kalau memang di bawah Danantara, mereka seharusnya bisa mengelola dengan keuangan mereka sendiri. Jangan ke APBN lagi,” tegas Purbaya.

Pemisahan Jelas Tanggung Jawab Korporasi dan Pemerintah

Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab korporasi (swasta) dan pemerintah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek business-to-business (B2B) yang kini berada di bawah Danantara. “Harusnya mereka manage dari situ. Karena kalau tidak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah),” jelasnya.

Keputusan ini tampaknya menepis usulan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang sebelumnya menyebutkan dua opsi penyelesaian utang, termasuk potensi penyerahan infrastruktur kepada pemerintah. Utang proyek Whoosh sendiri dilaporkan mencapai sekitar Rp116 triliun, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank. Menkeu Purbaya mengaku belum menerima komunikasi resmi dari Danantara mengenai permintaan pembiayaan yang melibatkan APBN.

Dua Opsi yang Disiapkan Danantara untuk Keberlanjutan KCIC

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua opsi untuk memperkuat keberlanjutan proyek KCIC. Opsi pertama adalah suntikan modal untuk menambah ekuitas, mengingat pinjaman proyek Whoosh sangat besar dibandingkan nilai ekuitasnya. “Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan ekuiti kita, sehingga perusahaan ini menjadi self-sustain,” ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Opsi kedua adalah menyerahkan sebagian aset infrastruktur kepada pemerintah, mengikuti pola industri kereta api pada umumnya. Dony menegaskan komitmen Danantara untuk menjaga operasional KCIC yang sudah memberikan dampak ekonomi signifikan, dengan trafik penumpang mencapai 20.000–30.000 orang per hari. Pemerintah disebut sedang menyiapkan sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai aset negara dengan skema Badan Layanan Umum (BLU).

Sumber: Murianetwork.com

Editor: Melati Kusuma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Terpopuler