Munas-Konbes NU 2026 Bahas Prinsip Harga Mati Organisasi dan Strategi Hadapi Era Digital

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, menjadi panggung diskusi strategis mengenai arah kepemimpinan dan masa depan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Dalam Sidang Pleno II yang berlangsung hari ini, dua tokoh senior Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan KH Anwar Iskandar, mengemukakan pandangan mendasar yang membedah prinsip-prinsip organisasi sekaligus tantangan adaptasi di era digital.

KH Afifuddin Muhajir, yang akrab disapa Kiai Afif, membuka paparannya dengan membedakan dua kategori utama dalam perjalanan NU: hal-hal yang bersifat permanen atau harga mati dan hal-hal yang dapat beradaptasi. Menurutnya, pemahaman atas dikotomi ini menjadi kunci bagi organisasi untuk tetap kokoh tanpa kehilangan relevansi.

“Persoalannya hal-hal apa saja di dalam NU ini yang harga mati dan hal-hal apa saja di dalam NU yang bisa beradaptasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Kiai Afif merinci setidaknya empat prinsip yang tidak dapat berubah dalam kondisi apa pun. Keempatnya mencakup Qanun Asasi beserta mukaddimah dan Khittah, konsep NU sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah yang bukan partai politik, landasan Pancasila, serta ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyyah. Dalam forum yang menjadi penutup periode Masa Khidmah Kepengurusan PBNU ini, ia kemudian menguji apakah mekanisme pemilihan dalam organisasi termasuk ke dalam kategori permanen atau adaptif.

“Berbicara tentang mekanisme pemilihan, apakah termasuk yang harga mati atau apakah yang termasuk bisa beradaptasi?” ujarnya memantik diskusi.

Ia menjelaskan bahwa harga mati berkaitan dengan tujuan, sedangkan mekanisme pemilihan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, mekanisme pemilihan digolongkan sebagai hal yang bisa beradaptasi. Namun, satu prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses tersebut adalah musyawarah.

“Dalam hal sekecil apa pun, Nabi diperintahkan untuk musyawarah. Apalagi dalam persoalan besar seperti pemilihan pemimpin. Kemudian disebut sebagai ahlussyuro, kemudian disebut sebagai ahlul ikhtiyar, kemudian disebut sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi,” ungkapnya.

Kiai Afif mengingatkan bahwa menjadi bagian dari tim penentu dalam forum tertinggi NU bukanlah perkara mudah karena ada prasyarat ketat yang harus dipenuhi. Ia menekankan agar penentuan sistem pemilih dan pemilihan selalu berporos pada jalur musyawarah. Terkait perdebatan yang kerap menghangat menjelang forum tertinggi organisasi, termasuk soal penerapan sistem Ahlul Halli wal Aqdi, ia menyerahkan sepenuhnya pada forum permusyawaratan resmi.

“Mekanisme bisa dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Mudah-mudahan di Muktamar nanti bisa dirembugi tentang apa yang terbaik untuk NU,” pungkasnya.

Sementara itu, KH Anwar Iskandar memandang Munas dan Konbes NU 2026 bukan sekadar ajang silaturahim di penghujung periode kepengurusan, melainkan forum strategis untuk membahas, berdiskusi, dan berdialog mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Menurutnya, kompleksitas persoalan kebangsaan menjadi bagian dari tanggung jawab NU dalam dedikasi perkhidmatan terhadap agama, umat, nusa, dan bangsa.

“Begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa ini menjadi bagian tanggung jawab NU dalam dedikasi perkhidmatan terhadap agama, umat, nusa, dan bangsa,” kata Kiai Anwar.

Ia menegaskan bahwa forum ini memerlukan ijtihad dari seluruh peserta untuk menghadirkan NU yang memberi manfaat besar bagi kepentingan bersama. “Oleh karena itu, Munas dan Konbes harus melahirkan sebuah keputusan yang menampakkan kepedulian NU terhadap masa depan,” jelasnya.

Kiai Anwar mencontohkan pentingnya mengoptimalkan Lazisnu sebagai lembaga filantropi resmi PBNU yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Menurutnya, lembaga ini bisa menjadi instrumen perkhidmatan dalam mencerdaskan bangsa. “Kita banyak ketinggalan dalam perguruan tinggi, rumah sakit,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyoroti perlunya NU memperkuat pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah persaingan global dan beragam corak dakwah Islam yang berkembang di dunia digital. Menurut Kiai Anwar, tidak seorang pun bisa bebas dari pengaruh digitalisasi. “Orang bisa saja tidak menjadi ulama, dokter, tetapi tidak bisa bebas dari digital,” katanya.

Ia mengakui bahwa digitalisasi memiliki dua sisi, manfaat dan mudarat. Namun, sebagai sarana dakwah, pendekatan tradisional saja tidak lagi memadai. “Kita tahu betul bahwa digital sebagai alat dakwah tidak bisa lagi memakai cara tradisional saja,” ujarnya.

Kiai Anwar memperingatkan bahwa NU akan tertinggal jika tidak mempersiapkan diri menghadapi generasi Z yang lahir di era digital. Mereka, menurutnya, adalah generasi yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara. “Kita akan tertinggal ke depan karena di depan kita ada generasi Z yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara kita,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Munas dan Konbes NU 2026 dapat melahirkan rumusan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan ideologi dan ajaran agama. “Karena itu perlu lahir dari Munas Konbes bagaimana memanfaatkan digital untuk ideologi agama, ajaran agama kita,” jelasnya.

Kiai Anwar juga menyoroti besarnya potensi sumber daya manusia NU yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari politisi, pengusaha, profesional, dokter, ahli teknologi, ahli pertanian, hingga ahli IT. Namun, potensi tersebut belum bisa dioptimalkan oleh para pengurus NU. Menurutnya, potensi tersebut perlu diakomodasi dan dikoordinasikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

“Itu penting diakomodasi, jangan biarkan mereka tercecer. Itu potensi besar yang bisa memberi manfaat, hanya tinggal dikoordinir saja,” katanya.

Ia berharap Munas dan Konbes mampu melahirkan keputusan yang memungkinkan potensi warga NU terkonsolidasi dan berkontribusi dalam berbagai sektor kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat. “Mari Munas dan Konbes melahirkan yang memungkinkan potensi warga NU dikoordinir dalam berbagai pemangku kebijakan yang memberikan manfaat untuk rakyat,” pungkas Kiai Anwar.