Ribuan Pekerja di Jatim dan Jabar Terancam PHK Akibat Guncangan Ekonomi Global

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali membayangi ribuan pekerja di sejumlah perusahaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Kekhawatiran itu disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, setelah melakukan kunjungan kerja bersama perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan ke tiga provinsi strategis, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Menurut Said, gelombang PHK yang mengintai tersebut dipicu oleh guncangan ekonomi global yang dipengaruhi eskalasi ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketidakstabilan harga minyak mentah internasional serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebut menjadi faktor utama yang menggerus daya tahan sektor industri dalam negeri.

“Perang Iran melawan Amerika dan Israel yang tidak kunjung berhenti dan ada ketidakpastian harga minyak dunia, itu sangat memengaruhi produksi dari perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor,” ujar Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang disiarkan melalui kanal YouTube Bicaralah Buruh, Minggu (21/6/2026).

Dampak perselisihan global itu, lanjut dia, merembet ke dua kategori industri nasional secara bersamaan. Kategori pertama meliputi pabrik berorientasi ekspor seperti garmen dan alas kaki yang terpukul akibat menurunnya permintaan dari pasar internasional. Sementara itu, kategori kedua adalah perusahaan manufaktur yang bergantung pada pasokan impor, yang harus menanggung lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga komoditas global.

“Sebaliknya, perusahaan yang bahan bakunya impor mengalami lonjakan ongkos produksi karena harga bahan baku ikut naik,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Said, perlahan-lahan mengikis daya beli masyarakat sekaligus memangkas skala operasional pabrik-pabrik di tanah air. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ia mengklaim menemukan sekitar empat hingga lima perusahaan yang berisiko merumahkan karyawannya secara massal. Salah satu contoh yang paling mengkhawatirkan adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur.

PT Pakerin, yang selama ini dikenal sebagai industri berskala besar dengan rekam jejak kemitraan sosial yang baik bersama komunitas lokal, kini dilaporkan mengalami penurunan kinerja operasional yang drastis. Said mengungkapkan, denyut produksi pabrik saat ini hanya tersisa 20 persen, sementara 80 persen aktivitas operasional lainnya sudah lumpuh total.

“Dampaknya bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar. Bahkan ada pasar yang sangat bergantung pada daya beli buruh PT Pakerin,” kata Said.

Ia memprediksi sebanyak 2.500 tenaga kerja kini berada di ambang PHK apabila perusahaan tidak segera mendapatkan solusi pemulihan dalam waktu dekat. Said mencontohkan, sebuah pasar di dekat lokasi pabrik sangat bergantung pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh para buruh PT Pakerin.

“Ada satu pasar yang saya datangi tidak jauh dari PT Pakerin itu sangat bergantung jual beli barangnya dari buruh-buruh PT Pakerin. Saat kondisi perusahaan sekarang hanya tersisa seperlima pabrik PT Pakerin yang masih beroperasi, 80 persen tutup, buruhnya enggak ada pendapatan, pasar itu juga tutup,” ujarnya.

“Jadi ini memengaruhi ekonomi di sekitar perusahaan. Temuannya, 2.500 buruh yang terancam PHK,” kata dia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari area pabrik, Said menduga bahwa macetnya aliran dana modal kerja menjadi pemicu utama ambruknya operasional PT Pakerin. Ia memaparkan, kas internal perusahaan yang diperkirakan mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun sebelumnya tersimpan di Bank Prima Jawa Timur. Namun, setelah bank tersebut dilikuidasi dan masuk dalam penanganan hukum oleh otoritas keuangan, akses PT Pakerin untuk mencairkan likuiditas modal kerjanya menjadi tersumbat.

“Informasi yang saya dapat, modal kerja PT Pakerin sekitar Rp800 miliar sampai Rp1 triliun tersimpan di Bank Prima,” kata dia.