Pensiunan Jenderal dan Jurnalis di BGN, Apa Pemahaman Mereka Soal Gizi?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan akibat maraknya kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Komedian dan aktivis sosial Pandji Pragiwaksono turut menyuarakan keprihatinannya. Dalam kanal YouTube-nya berjudul Menghentikan MBG Sementara, Pandji mengkritik komposisi pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai didominasi oleh figur berlatar belakang militer dan non-ahli gizi, bukan dari disiplin ilmu gizi, kesehatan masyarakat, atau pangan.

Mayoritas pejabatnya bukan ahli gizi. Ada pensiunan jenderal, ada mantan polisi, ada juga yang jurnalis. Pertanyaannya, seberapa besar mereka memahami aspek gizi dan kualitas makanan? ujar Pandji.

Ia menyebutkan beberapa nama pejabat BGN dengan latar belakang TNI, antara lain:

• Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung – Wakil Kepala BGN


• Brigjen TNI (Purn) Sarwono – Sekretaris Utama


• Brigjen TNI (Purn) Jimmy Alexander Adirman – Inspektur Utama


• Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

Selain itu, Kepala BGN Dadan Hindayana disebutkan bukan ahli gizi melainkan seorang entomolog (ahli serangga), sementara Wakil Kepala Nani S Deyang dikenal sebagai mantan jurnalis.

Pandji menilai, meski penempatan figur militer mungkin bertujuan untuk efektivitas kerja, pendekatan tersebut tidak tepat untuk sektor yang membutuhkan keahlian teknis dan sensitivitas tinggi seperti gizi dan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu ahli yang paham nutrisi, pengawasan makanan, dan risiko kontaminasi. Efisien itu penting, tapi jangan sampai anak-anak jadi korban karena ketidaktahuan, pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menyatakan bahwa pihaknya akan turun ke lapangan untuk meninjau berbagai persoalan yang timbul dari program MBG, termasuk kasus keracunan, standar kualitas yang rendah, dan risiko penyalahgunaan anggaran. Anis menegaskan bahwa hak pangan dan gizi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan yang baik.

Berdasarkan data BGN per 25 September 2025, tercatat 5.914 korban keracunan akibat program MBG. Program yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini menargetkan 82,9 juta penerima dari siswa SD hingga SMA/sederajat, sebagai realisasi janji kampanye Prabowo Subianto untuk memastikan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak Indonesia.

Sumber: wartakota.tribunnews.com