Kekecewaan serupa berlanjut di era Presiden Prabowo.
Upaya keras Fraksi Demokrat untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 kembali menemui jalan buntu.
"Tapi kalian tahu semua kan, itu nggak tercapai karena hanya kami yang mendukung itu. Yang lain ya enggak," ungkap Benny.
Ia menegaskan sikap Demokrat sangat jelas dan konsisten dalam mendukung RUU ini, yang sejalan dengan janji kampanye Presiden Prabowo untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi.
"Jadi sikap kami jelas dan kami meminta, mendesak itu, karena kami bagian dari parpol yang mendukung sejuta persen Presiden Prabowo menjadi presiden," ujarnya.
Sumber: suara
Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengatakan pihaknya mengawal terus RUU Perampasan Aset sejak Pemerintahan Jokowi. (Dok: DPR)
Artikel Terkait
Garuda Indonesia Bangkrut? Ini 5 Fakta Pahit yang Bikin Geleng-Geleng!
Terungkap! Laporan Bocor Soal Setoran Ilegal yang Bisa Bikin MBG Jadi Sarang Korupsi
Kabar Terbaru dari Taliban: Instruksi Rahasia Emir untuk Seluruh Pejabat Afghanistan Terungkap!
Kesombongan Argentina Dihajar Maroko di Piala Dunia U-20, Bukti Ajaib Ini Bikin Kaget!