Rotasi Besar-besaran di Kemenkeu Libatkan Petinggi TNI Hingga Orang Istana, Sri Mulyani Bungkam

Kopassus jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023. Saat ini Letjen Djaka masih merupakan anggota TNI aktif dan masih bertugas.

Sementara itu, posisi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dikabarkan akan diisi oleh Bimo Wijayanto, seorang mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden. Sebelumnya, Bimo dikenal sebagai Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Latar belakang Bimo yang pernah berkecimpung di lingkungan Istana Negara dan Kemenko Marves tentu menjadi sorotan, mengingat peran strategis Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Ketika dikonfirmasi mengenai nama-nama tersebut, Suahasil kembali mengulang jawabannya yang misterius. "Nanti akan diumumkan," imbuhnya, seolah sengaja membiarkan spekulasi terus berkembang.

Penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai calon Dirjen Bea dan Cukai tentu menimbulkan pertanyaan mengenai latar belakang militer yang dianggap kurang relevan dengan tugas-tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai calon Dirjen Pajak memunculkan spekulasi mengenai potensi intervensi dari Istana Negara dalam pengelolaan lembaga yang sangat penting bagi keuangan negara.

Untuk diketahui, Askolani telah menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai sejak 12 Maret 2021, sedangkan Suryo Utomo menduduki posisi Dirjen Pajak sejak 1 November 2019.

Sumber: suara

Foto: Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) usai konferensi pers terkait kebijakan pemerintah untuk rakyat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Selasa (11/3/2025). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa]