Ribuan Massa Tolak Kedatangan Jokowi di Jawa Barat, Tuding Safari Politik Manipulatif

Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Umat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) dan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7). Mereka menolak keras kedatangan mantan Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Barat.

Koordinator lapangan aksi, Hari Nugraha, mengatakan penolakan didasari agenda Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebutnya sebagai safari politik. Menurut dia, agenda itu bertujuan mengampanyekan PSI yang saat ini dipimpin oleh putra Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Alasannya Jokowi melakukan safari keliling Indonesia adalah untuk memenuhi undangan masyarakat. Itu adalah bohong. Agenda safari itu bersifat manipulatif dan mencuri start kampanye. Manipulatif karena agenda tersebut seolah-olah diundang oleh masyarakat," ujar Hari Nugraha di lokasi aksi.

Ia menambahkan, tindakan itu mencuri start kampanye karena menurut peraturan perundang-undangan saat ini belum waktunya melakukan kampanye partai politik maupun figur tertentu. "Safari politik tersebut jelas untuk membangun politik dinasti. Faktanya untuk menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako bukan hanya tidak mendidik, tetapi juga bagian dari suatu pengkhianatan politik," tegasnya.

Menurut Hari, publik membaca ada motif terselubung di balik safari politik Jokowi, antara lain menciptakan kesan bahwa Jokowi masih dicintai rakyat, mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka merebut kepemimpinan negara, serta membesarkan PSI secara instan.

GAUM-K dan GMKR Jawa Barat bersama 40 ormas, paguyuban, harakah, dan komunitas di Jawa Barat menyatakan menolak kedatangan Jokowi di wilayah tersebut. Jelang akhir aksi, massa menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan resmi yang dibacakan oleh Amin Bukahery, koordinator GAUM-K.

Poin pertama, massa menolak kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik yang memperalat nilai-nilai budaya lokal. Mereka mendesak PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana pembiayaan safari politik Jokowi bersama PSI karena diindikasi berbau korupsi dan pencucian uang.

Selanjutnya, aliansi masyarakat meminta DPRD Jawa Barat menindaklanjuti aspirasi dengan mengeluarkan pernyataan sikap resmi lembaga. DPRD Jabar didesak menentang segala bentuk kampanye dini dan terselubung oleh partai politik maupun figur tertentu di Jawa Barat.

Massa juga mengajak seluruh rakyat Jawa Barat kompak menolak kehadiran Jokowi bersama PSI serta mewaspadai praktik politik uang. Poin terakhir menuntut aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili Jokowi agar mempertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya di depan hukum.

Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polrestabes Bandung. Setelah seluruh aspirasi disampaikan, massa membubarkan diri dengan tertib.