Forum Diskusi Peradaban Dorong Hilirisasi Generasi Kedua dengan Indeks Nasional Berkelanjutan

Forum Diskusi Peradaban (FDP) mengapresiasi gagasan Indeks Kontribusi Hilirisasi Fiskal (IKHF) yang dicetuskan Dr. Gunawan Adji. Namun, mereka menilai ukuran keberhasilan hilirisasi perlu diperluas tidak hanya dari sisi fiskal, melainkan juga mencakup penguasaan teknologi, sumber daya manusia, pertumbuhan industri lokal, pemerataan daerah, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing global.

Selama ini, keberhasilan hilirisasi sering diukur dari jumlah smelter, investasi, atau nilai ekspor. Padahal, ukuran tersebut belum tentu mencerminkan apakah kekayaan alam benar-benar memperkuat negara dan menyejahterakan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. FDP mengusulkan agar IKHF menjadi fondasi kerangka evaluasi yang lebih komprehensif, yang disebut Indeks Hilirisasi Nasional Berkelanjutan.

"Hilirisasi Indonesia harus memasuki Generasi Kedua, yaitu hilirisasi yang tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga membangun kemampuan bangsa dalam jangka panjang," demikian pernyataan FDP dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Selasa.

Enam Dimensi Strategis

Pertama, peningkatan penguasaan teknologi nasional. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan mentah. Indonesia harus menguasai teknologi proses, rekayasa industri, material maju, kecerdasan buatan, otomasi, dan inovasi manufaktur agar nilai tambah tidak bergantung pada teknologi asing.

Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Setiap proyek hilirisasi harus menjadi pusat pembelajaran nasional yang melahirkan insinyur, peneliti, teknisi, dan wirausaha baru. Perguruan tinggi, politeknik, lembaga riset, dan industri perlu membentuk ekosistem brain circulation.

Ketiga, pertumbuhan industri hilir dan UMKM lokal. Keberhasilan hilirisasi bukan hanya berdirinya pabrik besar, tetapi juga tumbuhnya ribuan perusahaan pemasok lokal, koperasi modern, dan industri komponen yang menciptakan rantai nilai nasional yang kuat.

Keempat, pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil mineral harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang harus meningkat nyata.

Kelima, keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi harus berjalan seiring perlindungan lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi, reklamasi lahan, ekonomi sirkular, dan penerapan standar ESG. Kemajuan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan.

Keenam, daya saing Indonesia di pasar global. Tujuan akhir hilirisasi bukan sekadar menjual produk setengah jadi, tetapi menjadikan Indonesia produsen produk teknologi tinggi yang memiliki merek, standar mutu, dan posisi strategis dalam rantai pasok dunia.

FDP juga menekankan bahwa hilirisasi tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilannya ditentukan oleh tata kelola bersih, kepastian hukum, transparansi, pemberantasan ekonomi rente, serta kolaborasi Penta Helix antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media.

"Hilirisasi sejati bukan hanya membangun smelter. Hilirisasi sejati adalah membangun peradaban industri Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu mengantarkan bangsa menuju Indonesia Emas 2045," tulis FDP dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Norman Edward, Makdang Edi, Uki Masduki, Jokwar, Jokun, dan Syahrul.