Jokowi dan Paradoks Kekuasaan: Dari Pusat Gravitasi ke Pinggiran Politik

Joko Widodo mungkin adalah presiden paling unik dalam sejarah politik Indonesia. Ia tidak memulai karier sebagai ketua partai besar, pewaris dinasti politik, jenderal, atau ideolog ulung. Namun, dalam dua periode kepemimpinannya, ia bertransformasi dari presiden yang dianggap lemah menjadi figur yang sangat dominan bahkan sebelum akhirnya menghadapi risiko kehilangan pengaruh setelah lengser.

Kekuasaan Jokowi, menurut analisis sejumlah pengamat, tidak lahir dari sumber daya klasik seperti partai solid atau basis massa militan. Melainkan dari posisi strukturalnya sebagai presiden yang menjadi pusat komunikasi, distribusi, dan kalkulasi politik nasional. Konsep hub-and-spoke di mana satu pusat menghubungkan banyak aktor pinggiran menjadi kunci memahami dominasinya. Partai, menteri, kepala daerah, oligarki bisnis, hingga aparat negara lebih berkepentingan menjaga akses ke Istana daripada membangun hubungan horizontal yang otonom.

Dominasi itu mencapai puncaknya pada suksesi 2024. Meski tak bisa maju lagi, Jokowi tetap menjadi pusat gravitasi. Dukungan diam-diamnya kepada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka membawa kemenangan telak. Prabowo meraih 58 persen suara, sementara calon dari partai asal Jokowi, Ganjar Pranowo, hanya memperoleh 16 persen. Ini menunjukkan bagaimana hub-and-spoke bekerja dalam politik suksesi: Jokowi berusaha memperpanjang pengaruhnya melalui jejaring yang tetap bertahan di pemerintahan baru.

Namun, kekuasaan yang bergantung pada jabatan formal memiliki kerapuhan. Begitu Jokowi tidak lagi menjadi presiden, pusat komunikasi politik berpindah. Para aktor mulai menghitung ulang: siapa yang kini menguasai kabinet, anggaran, dan akses? Tanda-tanda pergeseran sudah terlihat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan Jokowi, Gibran, dan menantunya Bobby Nasution pada akhir 2024. Upaya Jokowi mencari pijakan di Partai Golkar melalui loyalis Bahlil Lahadalia juga menunjukkan kesadaran akan kebutuhan kendaraan politik baru.

Analis politik Made Supriatma bahkan menyebut munculnya gejala de-Jokowi-sation di era Prabowo. Ini bukan berarti permusuhan terbuka, melainkan hukum dasar politik pasca-suksesi: presiden baru harus menjadi hub bagi dirinya sendiri. Jokowi, yang dulu menjadi alamat utama kekuasaan, perlahan berubah menjadi salah satu aktor yang memperebutkan akses ke pusat baru.

Warisan yang Ternoda

Warisan Jokowi tidak lagi hanya soal infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Kini, banyak pengamat menyoroti pelemahan demokrasi di bawah kepemimpinannya. Laporan Reuters mencatat kritik terhadap penggunaan lembaga negara seperti kepolisian, pengadilan, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk kepentingan politik. BTI 2026 bahkan menyebut Jokowi sebagai figur yang memikul tanggung jawab utama atas resesi demokrasi Indonesia, terutama melalui upaya memperpanjang pengaruh politik dan membangun dinasti keluarga.

Meski demikian, Jokowi masih memiliki sisa modal: popularitas pribadi yang tinggi sekitar 75 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia menjelang akhir masa jabatannya serta jaringan loyalis di birokrasi dan partai. Namun, modal itu tidak cukup untuk mempertahankan posisi sentral. Seperti dikatakan seorang sumber Partai Golkar kepada Reuters, Jokowi sadar bahwa ia tidak bisa mengendalikan Prabowo.

Menuju Fase Rentan

Kekuasaan Jokowi kini memasuki fase paling rentan. Ia bukan lagi pusat operasional negara, melainkan residu pengaruh. Dari hub, ia berubah menjadi spoke besar dalam sistem yang hub-nya orang lain. Risiko menjadi paria politik dijauhi karena rekam jejak kelam dan kehilangan kegunaan semakin nyata. Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu berakhir dramatis. Sering kali, pusat komunikasi berpindah secara sunyi, para pengikut menyesuaikan diri, dan tokoh yang dulu menjadi alamat utama perlahan menjadi beban.

Pelajaran dari Jokowi: kekuasaan besar tanpa akar organisasi yang sebanding bersifat sementara. Jabatan presiden membuat semua jalan menuju dirinya, tetapi begitu kursi itu berpindah, jalan-jalan politik ikut berbelok.