Korban Hanania Travel Dorong Pembenahan Sistemik Tata Kelola Umroh

Kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah umroh oleh Hanania Travel tidak hanya mendorong tuntutan pengembalian hak, tetapi juga menggerakkan korban untuk mendorong pembenahan sistemik penyelenggaraan umroh di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menyusun naskah akademik setebal sekitar 800 halaman sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar memiliki landasan lebih kuat memberantas praktik mafia umroh.

Inisiatif ini muncul di tengah bergulirnya kasus yang telah menimbulkan kerugian besar bagi jemaah. Sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan publik dan dibawa ke DPR karena jumlah korban terus bertambah. Dalam naskah akademik tersebut, korban merumuskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola perjalanan umroh, mulai dari lemahnya pengawasan, celah regulasi, model bisnis biro perjalanan, hingga perlindungan hak jemaah. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan kasus Hanania Travel, tetapi mendorong agar pola kejahatan serupa tidak kembali terulang.

Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kasus yang mereka alami dipandang bukan lagi persoalan individual, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan pembenahan dari hulu ke hilir. Korban ingin pemerintah memiliki pijakan yang lebih konkret untuk memperketat pengawasan dan menutup ruang gerak travel nakal.

Sorotan terhadap Hanania Travel sendiri menguat setelah dugaan penipuan terhadap jemaah umroh mencuat dan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sejumlah laporan menyebut korban mencapai lebih dari seribu orang dengan nilai kerugian yang menembus puluhan miliar rupiah.

Desakan pembenahan sistem umroh juga sejalan dengan berbagai masukan yang belakangan muncul dari DPR, aparat penegak hukum, hingga asosiasi penyelenggara umroh. Salah satu isu yang banyak dibicarakan adalah perlunya mekanisme perlindungan dana jemaah agar uang yang telah disetorkan tidak mudah disalahgunakan oleh penyelenggara perjalanan.

Melalui naskah akademik tersebut, para korban berharap pemerintah tidak hanya fokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga segera menyiapkan perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Bagi mereka, penegakan hukum penting, tetapi pencegahan agar tragedi serupa tak terulang dinilai jauh lebih mendesak.