Transparansi dan Akuntabilitas yang Dipertanyakan
Temuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek Coretax. Publik berhak mengetahui detail penggunaan dana sebesar Rp 1,6 triliun, termasuk alokasi dana tambahan Rp 300 miliar untuk 169 pegawai DJP. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat, ataukah ada potensi penyimpangan yang perlu diusut lebih lanjut?
Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja proyek Coretax. Apakah kegagalan di hari pertama pelaksanaan merupakan indikasi dari manajemen proyek yang buruk, ataukah ada faktor lain yang perlu diperbaiki? Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada publik mengenai hal ini.
Langkah ke Depan
Agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis, langkah-langkah konkret perlu segera diambil. Pertama, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana proyek Coretax, termasuk dana tambahan Rp 300 miliar. Kedua, perlu ada evaluasi independen terhadap kinerja proyek ini, termasuk mengidentifikasi penyebab kegagalan di hari pertama pelaksanaan. Terakhir, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek besar yang menggunakan dana negara.
Proyek Coretax seharusnya menjadi contoh keberhasilan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Namun, dengan anggaran yang besar dan kinerja yang dipertanyakan, proyek ini justru berpotensi menjadi bumerang bagi kepercayaan publik. Semoga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar dana negara tidak terbuang sia-sia.
Sumber: youtube @gurugembul
Artikel Terkait
Pasien Super Flu di Yogyakarta Dinyatakan Sembuh Total
PDIP Ancang-ancang Pecat Kader yang Terjerat Korupsi Jelang Rakernas
Pandji Pragiwaksono: Ketika Panggung Komedi Jadi Ruang Kritik Terakhir
Panji Pragiwaksono Buka Kunci: Ini Alasan Sebenarnya Anies Absen di Spesial Netflix