Empat Peserta Pelatihan Manajer Koperasi Tewas Usai Latihan Militer, Publik Pertanyakan Akuntabilitas

Empat orang peserta pelatihan calon manajer koperasi di bawah program Koperasi Desa (Kopdes) meninggal dunia setelah menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil. Peristiwa ini memicu kemarahan publik karena praktik militerisasi terhadap warga sipil dinilai tidak relevan dan menyimpang dari konsep negara modern. Kematian empat warga yang hanya ingin bekerja dan mencari nafkah ini menjadi bukti paling tragis dari kebijakan yang dinilai keliru dan tidak kompeten.

Dalam konsep negara modern, warga sipil bekerja dan menciptakan kemakmuran. Mereka membayar pajak, dan dari pajak itulah negara membiayai militer untuk melindungi kepentingan publik. Logika ini menjadi terbalik ketika warga sipil justru dipaksa memiliki keterampilan militer. Tidak ada relevansi antara kemampuan militer dengan tugas seorang manajer koperasi yang seharusnya mengelola keuangan, sumber daya, dan anggota. Memaksakan hal ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar pembagian peran antara sipil dan militer.

"Terus terang, sedih saja tidak cukup bagi saya ketika membaca berita ini. Saya kecewa dan marah," tulis Made Supriatma dalam tanggapannya terhadap peristiwa tersebut.

Empat nyawa melayang hanya karena mereka dipaksa mengikuti latihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan mereka jalani. Mereka adalah rakyat biasa yang hanya ingin bekerja, menciptakan kemakmuran, dan pada akhirnya membayar pajak. Kematian mereka memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas ide yang dinilai "keblinger" ini? Apakah para petinggi PT Agrinas Pangan yang menggagas program ini? Apakah Joao Mota, sebagai direktur utama, juga menjalani Latsarmil sebelum menjabat?

Made Supriatma secara tegas mempertanyakan akuntabilitas para pengambil keputusan. "Siapa yang punya ide keblinger ini? Orang-orang PT Agrinas Pangan? Apakah Joao Mota ikut Latsarmil untuk jadi Dirutnya? Tidakkah orang-orang di Agrinas Pangan ini harus mundur karena meninggalnya empat orang yang seharusnya mereka latih keterampilan manajemen dan bukan militer ini?" tulisnya.

Peristiwa ini bukanlah insiden pertama yang menunjukkan ketidakcakapan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelumnya juga menuai kritik karena dilaporkan menyebabkan puluhan ribu anak sekolah mengalami keracunan. Pemerintah baru menyadari bahwa pelaksanaan program tersebut sangat korup setelah dampak buruknya terasa. Kini, bahkan sebelum Koperasi Desa resmi beroperasi, program tersebut sudah memakan korban jiwa.

"Ini pemerintahan yang sangat tidak kompeten. Ia tidak becus menangani bencana. Itu sudah tampak sejak tahun lalu," tulis Made Supriatma.

Praktik militerisasi di segala bidang yang sedang berlangsung dinilai sebagai penyalahgunaan pengertian mendasar tentang peran sipil dan militer. Alih-alih menciptakan kemakmuran, kebijakan ini justru merenggut nyawa warga yang seharusnya dilindungi. Dengan empat nyawa melayang, pertanyaan yang tersisa adalah: apa yang beres dari rezim ini?