Program Makan Bergizi Gratis Dikritik sebagai Sarana Korupsi Baru

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah dilanda krisis. Sejumlah pengamat menilai program ini memiliki cacat struktural yang akut dan membutuhkan perombakan total, bukan sekadar penindakan terhadap oknum pelaksana.

Menurut pengamat politik Made Supriatma, MBG pada dasarnya adalah program rente. Ia mempertanyakan logika di balik program kesejahteraan yang dijalankan melalui kontraktor swasta. Meskipun keterlibatan swasta tidak selalu bermasalah, dalam praktiknya program ini dengan cepat menjadi sasaran jarahan para elit.

Akibatnya, triliunan rupiah uang negara menguap tanpa hasil yang memadai. Program ini juga dianggap mengabaikan pemangku kepentingan penting seperti ekosistem sekolah guru, orangtua murid, dan pengelola kantin serta komunitas dan pemerintah akar rumput.

Made mencontohkan Posyandu sebagai program yang telah berjalan puluhan tahun dengan relatif sukses. Posyandu, yang dirancang oleh teknokrat dan birokrat Orde Baru, melibatkan PKK, RT/RW, dan komunitas secara sentral. Ia menantang, pernahkah ada laporan balita keracunan akibat makanan tambahan dari Posyandu?

Ia menuding rezim saat ini tidak percaya pada teknokrat dan birokrat. Prabowo, katanya, kerap berpidato dengan kalimat "daripada dikorupsi" sebagai pembenaran. Made menduga presiden tidak bisa membedakan antara menjalankan pemerintahan dan berpolitik, atau antara kerja pemerintahan dan membangun koalisi politik.

"Bagi dia, semua maling. Maka dia teriak-teriak anti-korupsi sekencang-kencangnya," ujar Made. Padahal, seorang pemimpin negara harus memahami bahwa pemerintahan adalah mesin yang tidak boleh dikacaukan dengan kepentingan politik. Mengganti mesin ini dengan komando militer, seperti yang dilakukan sekarang, dinilai berakibat fatal.

Struktur Rawan Korupsi

Made menilai semua struktur dan institusi yang dibangun pemerintahan Prabowo sangat terbuka untuk dikorupsi. Ia menyebut fenomena ini sebagai "memberantas korupsi dengan meningkatkan korupsi".

Ia juga mengkritik politisasi militer hingga tingkat yang membahayakan pertahanan negara, serta politisasi kepolisian dan kejaksaan yang membuat mereka menjadi penghancur hukum. Teknokrasi dipinggirkan dan birokrasi dimusuhi.

Daerah-daerah, kata Made, tidak punya uang untuk menggaji pegawai karena pemotongan anggaran dengan alasan efisiensi. Namun di sisi lain, pemerintah merekrut pegawai baru, melatih mereka secara militer, dan menghamburkan Rp30-45 juta per orang untuk latihan dasar militer. Jumlah itu, menurutnya, setara dengan gaji setahun seorang tenaga P3K atau guru honorer.

"Terus terang, saya sangat, sangat kuatir dengan masa depan Republik ini. Jujur saja, saya kuatir dan marah," pungkas Made.