Program Biodiesel B50 Resmi Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Hemat Devisa Rp170 Triliun

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026. Pemerintah memproyeksikan kebijakan ini mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun sepanjang tahun ini. Langkah tersebut dinilai bukan hanya menekan impor energi, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian dan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya domestik.

Peluncuran B50 menjadi fase baru setelah program B40 pada 2025 mencatat penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun. Dalam skema baru ini, pemerintah mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam BBM jenis solar sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden Prabowo menyebut kebijakan itu sebagai tonggak penting menuju kemandirian energi nasional. Menurut dia, peluncuran B50 bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan bukti kemampuan Indonesia mengolah kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat.

"Ini bukan sekadar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ia menilai ketahanan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara mandiri.

Dari sisi teknis dan ekonomi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan implementasi B50 akan menahan devisa negara hingga Rp170 triliun. Angka itu naik dibanding dampak program B40 pada tahun sebelumnya.

"Dengan implementasi B50 itu ternyata, Bapak Presiden, (menghemat) Rp170 triliun. Jadi dari B40 ke B50, kita bisa menahan devisa kita Rp170 T," ujar Bahlil.

Impor Solar Dihentikan

Bahlil menyebut salah satu efek langsung dari penerapan B50 adalah berhentinya impor solar. Menurut dia, capaian ini menjadi penanda penting bahwa Indonesia mulai bergerak lebih jauh dalam agenda kedaulatan energi.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," ujar Bahlil.

Pemerintah juga memproyeksikan program B50 meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah atau crude palm oil dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun. Selain itu, kebijakan tersebut diperkirakan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026.

Dasar hukum pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel 50 persen ke dalam minyak solar.

Pemerintah menyatakan implementasi B50 telah dipersiapkan dari sisi teknis, pasokan, distribusi, dan regulasi. Pengujian dilakukan pada enam sektor pengguna mesin diesel, yakni otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api.

Untuk masa transisi, badan usaha BBM diberi waktu hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi pelaksanaan program B50 setiap tiga bulan.