Jubir Istana Dilaporkan Sampaikan Daftar Tuntutan Fiktif ke Presiden, BEM UI Bantah Minta Tutup Sekolah Rakyat

Sebuah gelombang protes mahasiswa yang seharusnya berisi lima tuntutan justru dilaporkan kepada Presiden sebagai daftar panjang berisi 20 poin dan salah satunya menyerukan penutupan Sekolah Rakyat. Perbedaan mencolok antara fakta di lapangan dan laporan yang diterima Kepala Negara ini memicu kecaman publik, sekaligus mempertanyakan kredibilitas para juru bicara di lingkaran istana.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi pada 24 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafiz Haernanda, menegaskan bahwa pihaknya hanya menyampaikan lima tuntutan. Tidak satu pun dari poin-poin itu yang menyebutkan soal penutupan Sekolah Rakyat, program andalan pemerintah yang tengah gencar disosialisasikan.

Namun, narasi yang sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto ternyata berbeda. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (BAKOM RI), Hariqo Wibawa, yang bertindak sebagai jubir, dilaporkan menyampaikan kepada Presiden bahwa terdapat 20 tuntutan dari para demonstran. Salah satu di antaranya bahkan disebut mendesak penutupan Sekolah Rakyat.

“Pantes Prabowo keras kepala. BEM UI demo cuma ada 5 tuntutan. Jubirnya Prabowo laporan ke Prabowo ada 20 tuntutan dan salah satunya menutup Sekolah Rakyat,” tulis akun Lambe Saham dalam sebuah unggahan di media sosial yang ramai diperbincangkan.

“Gilaaa ini jubir tukang fitnah dan pemberi laporan palsu kepada Presiden,” lanjut cuitan tersebut, menggambarkan kekesalan warganet yang mencuat.

Kontroversi ini memicu perdebatan luas di jagat maya. Banyak pihak menyesalkan adanya informasi yang dinilai tidak akurat di lingkungan pemerintahan. Seorang warganet dengan akun SukaBaca menyarankan agar Presiden mau berdialog langsung dengan demonstran. “Supaya gak dpt laporan palsu, sebaiknya dialog dg demonstran. Toh Presiden seharusnya adalah pelayan rakyat. Menjalankan amanah rakyat, bukan Penguasa,” tulisnya.

Kritik juga datang dari akun pecintarebahan yang menilai praktik semacam ini sudah lazim terjadi. “Udah biasa ga si di dunia pemerintahan, dilebih-lebihkan agar pimpinan nya panik dan takut, jadi akan mau ngelakuin segala cara buat ngebungkam, walaupun melanggar etika, moral, maupun HAM.”

Di tengah hiruk-pikuk itu, warganet lain mengingatkan bahwa esensi dari aksi mahasiswa bukanlah untuk merusak. “Makanya kalo ada demo itu didatengin langsung, diajak dialog biar tau apa yang mereka tuntut. Dipikir mahasiswa mau negara rusak? Enggak pak, mereka sangat peduli sama negara ini,” ujar akun Glenn Hafiz.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BAKOM RI maupun Istana terkait perbedaan jumlah tuntutan yang dilaporkan. Namun, insiden ini membuka kembali pertanyaan publik tentang pentingnya saluran komunikasi yang jujur dan transparan antara penguasa dan rakyatnya.