Golkar Makassar: Surat Diskresi untuk IAS Bukan Jaminan Otomatis Jadi Ketua DPD I Sulsel

Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPD II Golkar Makassar, Barly RM, meluruskan interpretasi yang berkembang di publik terkait surat diskresi yang diberikan DPP Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut bukanlah “surat sakti” yang secara otomatis mengangkat IAS sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, melainkan sekadar izin administratif untuk mengikuti kontestasi dalam Musyawarah Daerah (Musda).

Barly menjelaskan bahwa setelah surat diskresi tersebut beredar, muncul kesalahpahaman di ruang publik. Sebagian kalangan, menurut dia, keliru mengartikan diskresi sebagai perintah mutlak dari pusat yang langsung menentukan hasil akhir kontestasi. Padahal, dalam mekanisme internal Partai Golkar, diskresi memiliki makna yang sangat teknis.

“Diskresi bukanlah jaminan kemenangan, melainkan kunci pembuka pintu administrasi,” ujar Barly dalam keterangannya.

Ia memaparkan, diskresi merupakan instrumen pengecualian administratif yang diberikan Ketua Umum DPP kepada kader yang ingin maju dalam Musda namun belum memenuhi syarat standar keanggotaan atau kepengurusan. Syarat yang dimaksud umumnya berkaitan dengan durasi minimal lima tahun sebagai pengurus aktif. Karena itu, diskresi hanya berfungsi membuka jalan administrasi agar seorang kader dapat lolos verifikasi pencalonan.

Pemberian diskresi kepada IAS, menurut Barly, menunjukkan adanya pengakuan atas potensi dan loyalitas kader tersebut. Meski demikian, ia menekankan bahwa dokumen itu tidak bisa dimaknai sebagai bentuk penentuan pemenang oleh DPP. Setelah syarat administratif terbuka, proses sesungguhnya justru baru dimulai.

Pada tahap itulah, kata dia, seluruh kandidat harus meyakinkan para pemilik suara di Musda, mulai dari utusan DPD, DPC, hingga unsur organisasi sayap partai. Pemenang dalam Musda Golkar tetap ditentukan oleh kekuatan konsolidasi, visi, serta kemampuan membangun dukungan di tingkat kader.

“Diskresi hanya memastikan IAS boleh bertarung; tetapi apakah IAS menang, sepenuhnya bergantung pada konsolidasi, visi-misi, dan dukungan basis massa di tingkat akar rumput Sulsel,” katanya.

Barly juga mengingatkan bahwa memaknai diskresi sebagai perintah untuk menjadikan seseorang ketua justru berpotensi mencederai prinsip demokrasi internal partai. Menurut dia, Golkar selama ini dibangun di atas asas musyawarah, mufakat, dan kompetisi yang adil.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen Golkar Sulsel menyikapi keluarnya diskresi dengan kepala dingin. Bagi pendukung IAS, momentum itu semestinya dipakai untuk membuktikan dukungan di tingkat lokal. Bagi rival politik, hal ini menjadi tantangan untuk bertarung secara sehat tanpa membangun narasi konspirasi.

Di akhir keterangannya, Barly menekankan bahwa yang paling penting adalah menjaga soliditas Golkar Sulsel dan tetap menjunjung konstitusi partai. Siapa pun yang nantinya terpilih dalam Musda, kata dia, harus lahir dari proses demokratis yang diterima seluruh kader.