DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Darurat Bahas Ancaman PHK 55.000 Buruh di Lingkungan Pertamina

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 55 ribu buruh di lingkungan PT Pertamina (Persero) mendorong pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat darurat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Cucun Ahmad Syamsurijal, bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kompleks parlemen, Jumat (26/6).

Rapat itu turut mengundang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Partai Buruh yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Agenda utamanya: mencari solusi atas lonjakan harga gas industri yang disebut menjadi pemicu utama gelombang PHK di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

“Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya kemudian masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas,” ujar Dasco usai pertemuan.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, DPR dan pemerintah sepakat untuk meningkatkan frekuensi pertemuan demi merumuskan langkah konkret. “Baik, jadi nanti Satgas Mitigasi PHK pihak Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal dan tadi mengenai masalah suplai gas dan lain-lain,” katanya.

Prasetyo Hadi menambahkan, rapat tersebut juga memetakan perusahaan-perusahaan yang paling terdampak oleh kenaikan harga gas. Pemerintah, kata dia, tengah menyusun langkah mitigasi. “Kemudian yang kedua hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar,” ucapnya.

“Yang mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” tambah Prasetyo.

Andi Gani Nena Wea menyebut situasi yang dihadapi para buruh saat ini sangat kritis. Ia mencontohkan satu perusahaan yang sudah terpaksa tutup. “Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar. 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granitog,” katanya.

“Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis yang dapat saya katakan sangat kritis,” tuturnya.

Ia pun menyatakan optimistis pemerintah melalui satgas PHK mampu memberikan solusi. “Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK? Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesneg,” lanjutnya.

Andi Gani menegaskan bahwa pemerintah berada di pihak buruh maupun pengusaha. “Saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB,” tandasnya.