Pemerintah Minta Mitra Makan Bergizi Gratis Bersabar di Tengah Penataan Ulang Program

Pemerintah meminta para pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk bersabar. Permintaan ini muncul di tengah proses penataan ulang program prioritas tersebut yang dipicu oleh temuan penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas MBG, Zulkifli Hasan, menyampaikan langsung permohonan itu kepada para pengusaha yang telah membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para mitra yang sudah banyak berkorban, meski untuk saat ini mereka diminta menunggu proses pengkajian ulang.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah persoalan yang dihadapi mitra di berbagai daerah dalam menjalankan program MBG.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini sedang mengkaji ulang program MBG dengan memprioritaskan pembagian makanan kepada siswa tidak mampu, siswa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta ibu hamil dan balita. Pergeseran arah kebijakan ini berdampak langsung pada pengaturan dapur MBG yang selama ini banyak dibangun di Pulau Jawa.

Zulhas juga berjanji akan melibatkan Presidium Mitra MBG dalam forum koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya, mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Audiensi itu dihadiri perwakilan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam kesempatan yang sama, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah usulan. Mulai dari pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, hingga penguatan komunikasi antara BGN dan mitra pelaksana.

Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menegaskan bahwa keterlibatan mitra dalam program MBG telah memberikan efisiensi anggaran yang signifikan bagi negara. Menurutnya, jika pembangunan 27.820 dapur dilakukan pemerintah menggunakan APBN dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit, kebutuhan anggaran akan jauh lebih besar dibandingkan skema yang melibatkan mitra.

"Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.