Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,4 Triliun dan Reklamasi Lahan ke Negara

Jakarta, Jumat siang (10/4/2026) – Suasana di Kompleks Kejaksaan Agung terasa berbeda. Presiden Prabowo Subianto hadir bukan untuk acara seremonial biasa, melainkan menyaksikan langsung penyerahan sejumlah dana yang luar biasa besarnya ke negara. Angkanya fantastis: lebih dari Rp11,4 triliun.

Agenda ini jelas sebuah pernyataan. Pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola, khususnya di sektor sumber daya alam yang kerap jadi masalah. Di sisi lain, ini juga upaya nyata mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai celah.

Dari mana saja uang sebanyak itu berasal? Rinciannya cukup beragam. Ada denda administratif sektor kehutanan yang menyumbang Rp7,23 triliun. Lalu, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan korupsi oleh Kejagung menyusul dengan Rp1,96 triliun. Tak ketinggalan, setoran pajak periode awal tahun ini juga masuk hitungan.

Masih ada lagi. Perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara menyetor Rp108,5 miliar. Sementara itu, denda terkait lingkungan hidup ikut menambah pundi-pundi sebesar Rp1,14 triliun.

Namun begitu, yang diserahkan bukan cuma uang tunai. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan capaian fisik yang tak kalah mencengangkan. Sejak Februari tahun lalu, mereka berhasil merebut kembali lahan negara yang dikuasai secara tak sah.

Bayangkan, lahan perkebunan sawit seluas 5,88 juta hektare dan area pertambangan lebih dari 10 ribu hektare, kini kembali ke pangkuan negara. Pada tahap keenam ini, pemerintah secara resmi menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780 hektare lebih kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan itu tersebar dari Kalimantan Barat, Aceh, hingga Jawa Barat.

Lalu, ada lagi. Lahan sawit hasil penertiban seluas 30.543 hektare diserahkan ke Kementerian Keuangan. Nantinya, lahan ini akan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara di bawah bendera Danantara.