"Apakah belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan belanja produktif yang benar-benar bisa meningkatkan daya ungkit ekonomi masyarakat?" tanyanya retoris.
"Ini yang terus kita evaluasi," tegas politikus tersebut.
Isu ketiga yang tak kalah penting adalah menjaga batas yang tegas. Maksudnya, batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Andreas mengingatkan, kebijakan fiskal yang ekspansif tidak boleh sampai mengganggu independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas moneter. Keseimbangan keduanya, dalam pandangannya, adalah kunci utama stabilitas ekonomi nasional ke depan.
Menggali Pasar Keuangan Lebih Dalam
Lebih jauh, Andreas membeberkan harapan besar yang digantungkan pada RUU P2SK. Regulasi ini didesain untuk menciptakan ekosistem keuangan yang jauh lebih tangguh. Salah satu fokus utamanya? Mendalami pasar keuangan dalam negeri, atau yang dikenal dengan istilah financial market deepening.
"Regulasi ini didesain untuk memperkuat ekonomi kita, terutama berfokus pada pendalaman pasar keuangan," jelasnya.
Logikanya sederhana. Kalau pasar keuangan kita sudah dalam dan kuat, fondasinya kokoh, maka goncangan dari luar negeri tidak akan mudah menggoyahkan. Dampaknya bisa diredam.
Pada akhirnya, pengesahan RUU P2SK ini diproyeksikan jadi tonggak reformasi sektor keuangan. Tujuannya jelas: memastikan pertumbuhan sektor riil dan sektor keuangan berjalan beriringan, selaras. Dengan begitu, ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan diharapkan bisa lebih kuat menghadapi apa pun.
Artikel Terkait
Polres Bone Amankan 500 Gram Sabu dan Tersangka dalam Operasi Undercover
FAO Catat Kenaikan Harga Pangan Global Kedua Kalinya Berturut-turut
Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Perairan Mentawai, Belum Ada Laporan Kerusakan
PSM Makassar Ditahan Imbang Persis Solo 1-1 di BRI Liga 1