Di Istana Kepresidenan, Selasa (16/12) lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para kepala daerah se-Papua. Pertemuan itu bukan sekadar seremonial. Ada pesan tegas yang disampaikan, terutama soal uang rakyat.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan dana otonomi khusus (otsus) yang tak main-main untuk Papua di tahun 2026: Rp 10 triliun. Angka yang fantastis itu, menurutnya, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk hal lain.
“Saya minta gubernur betul-betul tanggung jawab,” tegas Prabowo di hadapan para bupati dan gubernur.
Suaranya lantang, nada bicaranya blak-blakan. “Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus.”
Tak berhenti di situ, Prabowo seolah ingin memastikan komitmen mereka. Ia bertanya langsung, meminta jawaban yang jelas.
“Bisa? Bisa ya?”
Dan dari ruangan itu, jawaban serempak pun terdengar.
“Bisa.”
Namun begitu, Prabowo rupanya tak hanya mengandalkan komitmen lisan. Ia punya langkah lain. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, diberi tugas khusus untuk mengawasi. Di era sekarang, kata Prabowo, pengawasan jadi lebih mungkin.
“Ini sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gadget,” ujarnya.
“Nanti Mendagri awasi ya, jangan ada gubernur bupati terlalu lama di Jakarta,” tutup Prabowo. Sebuah peringatan sekaligus instruksi yang gamblang. Dana triliunan itu, jelas harus sampai ke tujuan. Tak boleh tersendat di jalan.
Artikel Terkait
Jalan Sidrap-Soppeng Semakin Rusak, Genangan Air Sembunyikan Lubang Berbahaya
Polemik Ikan Sapu-Sapu di Sungai Sa’dan: Pemda Toraja Utara Belum Temukan Bukti, Ahli Dorong Pendekatan Lingkungan
Anggota DPR: Nasib 1,6 Juta Guru Honorer Masih Jauh dari Layak, Negara Dinilai Abaikan Hak Konstitusional
Polisi Tangkap Empat Pemuda Dalang Aksi Brutal Geng Motor di Makassar