Kim Jong Un Kembali Pimpin Korea Utara, Kim Yo Jong Tak Masuk Komisi Urusan Negara

Pyongyang – Kim Jong Un kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara. Pengumuman resmi dari kantor berita pemerintah KCNA itu keluar pada Senin (23/2/2026), menegaskan posisinya yang tak tergoyahkan.

Penetapan ini merupakan hasil dari sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi, yang digelar di ibukota sehari sebelumnya. Sidang itu sendiri, seperti dilaporkan Reuters, cukup padat agenda. Selain menetapkan pimpinan Komisi Urusan Negara dan jajaran lainnya, mereka juga membahas amandemen konstitusi sosialis negara itu.

Nah, soal Majelis Rakyat Tertinggi, lembaga inilah yang secara formal bertugas mengesahkan kebijakan negara. Biasanya, sidangnya digelar setelah kongres Partai Pekerja Korea tujuannya jelas, untuk mengubah keputusan partai menjadi undang-undang yang berlaku.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah peninjauan rencana ekonomi lima tahun. Rencana itu sebenarnya sudah diumumkan dalam kongres partai kesembilan pada Februari lalu, tapi di forum ini dibahas lagi lebih detail.

Namun begitu, mata dunia justru lebih tertuju pada satu hal: kemungkinan revisi konstitusi. Isunya, revisi itu akan meresmikan kebijakan "dua negara bermusuhan" terhadap Korea Selatan. Perubahan drastis, memang.

Kita tahu, dalam beberapa tahun belakangan, Kim Jong Un perlahan tapi pasti meninggalkan wacana reunifikasi damai. Alih-alih, ia semakin getol menegaskan bahwa Korea Selatan adalah negara lawan. Sebuah pergeseran signifikan yang menutup banyak ruang dialog yang dulu sempat terbuka.

Ke mana Kim Yo Jong?

Di tengah semua penetapan itu, ada satu nama yang mencolok hilang: Kim Yo Jong. Adik perempuan Kim Jong Un itu tidak tercantum dalam daftar anggota Komisi Urusan Negara yang dirilis KCNA. Padahal, sejak 2021, ia selalu menduduki posisi tersebut.

Kehilangan ini langsung memicu berbagai tanya. Kementerian Unifikasi Korea Selatan, misalnya, menyatakan sedang menelusuri alasan di balik ketidakhadirannya.

Tapi jangan buru-buru berasumsi. Bagi sejumlah pengamat, absennya Kim Yo Jong belum tentu pertanda buruk.

Lim Eul-chul, profesor dari Universitas Kyungnam, punya pandangan menarik.

“Ketidakhadirannya menunjukkan bukan penurunan status, melainkan pembagian peran yang strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kim Yo Jong masih memegang kekuasaan yang cukup besar sebagai direktur departemen di Partai Pekerja. Bisa jadi, ini adalah bentuk fokus baru mungkin ia lebih dikonsentrasikan untuk mengurusi koordinasi kebijakan internal partai, yang tak kalah krusial.