Pemerintah Akan Evaluasi APBN dalam Sebulan Imbas Lonjakan Harga Minyak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah akan mengevaluasi kemungkinan penyesuaian APBN. Waktunya? Sekitar satu bulan ke depan.

Lonjakan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini menjadi pemicu utamanya. Konflik geopolitik di Timur Tengah yang memanas membuat harga komoditas energi itu meroket.

“Saya akan evaluasi selama satu bulan ke depan apa yang terjadi dan kami akan lakukan penyesuaian seperlunya,”

kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut sejumlah laporan, harga minyak Brent sempat menyentuh angka 118 dolar AS per barel. Level ini jadi yang tertinggi sejak pertengahan 2022. Pemicunya jelas: ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang kian memuncak.

Padahal, awal tahun ini situasanya jauh berbeda. Januari lalu, harga Brent masih berkutat di angka 64 dolar AS per barel. Kenaikannya memang drastis.

Meski begitu, Purbaya tampaknya tak ingin buru-buru panik. Ia menilai harga rata-rata minyak saat ini masih di bawah batas maksimal yang bisa ditanggung APBN. “Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan asesmen dari waktu ke waktu,” ucapnya meyakinkan.

Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang ditetapkan di angka 70 dolar AS per barel. Hitung-hitungannya begini: setiap kenaikan ICP sebesar 1 dolar AS berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun. Bayangkan jika harga bertahan di kisaran 92 dolar AS sepanjang tahun. Defisit APBN bisa melebar hingga 3,7 persen dari PDB. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah sudah siap dengan langkah mitigasi agar pertumbuhan ekonomi tidak ikut tersandung.

Peringatan dari Senayan

Di sisi lain, dari gedung MPR RI datang suara peringatan. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta pemerintah benar-benar mewaspadai dampak lonjakan harga ini terhadap kondisi fiskal.

“Harga minyak pada asumsi makro APBN adalah 70 dolar AS per barel. Jika tembus di atas 100 dolar AS, defisit bisa melampaui 3,6 persen dari PDB,”

kata Eddy.

Ia melihat ancamannya lebih luas. Konflik di Timur Tengah berpotensi mengacaukan distribusi energi global. Negara-negara raksasa seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan yang selama ini bergantung pasokan dari sana, pasti akan mencari sumber baru. Nigeria, Angola, atau Brasil kemungkinan besar jadi incaran. Situasi ini bisa memaksa Indonesia yang butuh sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk bersaing ketat dengan negara-negara besar itu.

Risikonya jelas. Saat harga minyak naik dan rupiah melemah, beban impor energi kita akan membengkak. Data tahun 2025 menunjukkan, Indonesia mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum. Nilainya fantastis: 32,8 miliar dolar AS atau setara Rp551 triliun.

Karena itulah, Eddy menekankan, pemerintah harus punya kewaspadaan ekstra. Ketahanan fiskal dan ketersediaan pasokan energi di tengauh gejolak pasar global ini tak boleh dianggap enteng.