Gubernur Kaltim Jelaskan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Ditempatkan di Jakarta

tegasnya.

Menurutnya, harga itu muncul dari pasar, bukan ditentukan sepihak oleh pemprov. Proses lewat LPSE justru disebutnya sebagai bentuk transparansi, meski hasilnya memicu perdebatan publik.

Dukungan juga datang dari jajaran internal. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, punya penjelasan tersendiri. Ia bilang, pengadaan ini sudah melalui kajian mendalam. Medan Kaltim yang berat, dari jalan berbatu hingga jalur terpencil, butuh kendaraan yang tak cuma nyaman tapi juga tangguh.

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,"

kata Sri Wahyuni.

Intinya, bagi pemerintah daerah, pengadaan ini lebih dilihat sebagai kebutuhan operasional yang sah. Sebuah upaya untuk memastikan tugas gubernur, terutama di medan yang sulit, bisa berjalan tanpa kendala teknis. Persoalannya, bagaimana publik mencerna logika itu di tengah angka yang bagi banyak orang terlihat jauhh sekali dari kata wajar.