Pertamina Menanggung Beban Rp60 Triliun per Bulan Akibat Harga BBM yang Ditahan

Harga minyak dunia terus merangkak naik, tapi di dalam negeri, harga BBM masih dipegang erat. Keputusan pemerintah untuk menahan harga ini memang disambut baik masyarakat. Namun, di balik itu, ada beban berat yang kini bergeser ke pundak Pertamina. Beban fiskal yang tadinya mungkin ditanggung APBN, kini berpotensi membebani arus kas perusahaan pelat merah itu.

Komaidi Notonegoro dari ReforMiner Institute melihat kebijakan ini punya dua sisi. Di satu sisi, daya beli masyarakat terjaga. Tapi di sisi lain, kesehatan keuangan Pertamina bisa terancam. "Nah, berapa bulan lagi mereka (Pertamina) tahan dengan cash-flow yang ada?" tanyanya. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan.

Dengan ketegangan geopolitik yang mendorong harga minyak mentah, selisih antara harga jual eceran dan harga keekonomian BBM kian melebar. Komaidi menghitung, dengan kurs Rp16.500 per dolar AS, selisihnya bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp9.000 per liter. Angka yang tidak main-main.

Bayangkan, konsumsi BBM nasional kita sekitar 80 juta kiloliter per tahun. Pangsa pasar Pertamina mendominasi, sekitar 88-90 persen. Dengan kondisi seperti ini, beban yang harus ditanggung perusahaan bisa membengkak luar biasa. Perhitungan kasar menunjukkan, Pertamina berpotensi menalangi Rp1,5 hingga Rp2 triliun... per hari. Itu setara dengan Rp60 triliun sebulan.

Tekanannya makin berat kalau harga minyak dunia terus naik dan rupiah melemah. Meski ada harapan dari potensi gencatan senjata AS-Iran, fluktuasi nilai tukar tetap jadi momok. "Kalau sampai stabil di 17.000, sementara asumsi kita kan 16.500, nah ini kan cukup besar juga selisihnya," ujar Komaidi. Kombinasi kedua faktor itu bisa mempercepat tekanan pada kas Pertamina.

APBN Juga Bisa Terimbas

Kekhawatiran serupa datang dari ekonom UI, Dipo Satria Ramli. Ia melihat risiko ini tak cuma untuk Pertamina, tapi juga APBN. Menurut proyeksinya, jika harga minyak mencapai 105 dolar AS per barel dan rupiah melemah ke Rp17.000, defisit APBN bisa melebar hingga 3,6% dari PDB.

"Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi kan secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina," tukas Dipo. Intinya, beban itu tidak hilang, hanya berpindah tempat.

Lalu, apa solusinya? Komaidi punya usulan. Daripada tekanan menumpuk, mungkin bisa dipertimbangkan penyesuaian bertahap untuk BBM non-subsidi. Dengan begitu, Pertamina masih punya ruang bernapas untuk menjaga arus kasnya, tanpa mengganggu komitmen pemerintah soal harga BBM bersubsidi.

"Kalau subsidi kan sudah dijamin tidak akan naik sampai dengan akhir tahun. Ya, mungkin yang nonsubsidinya supaya (Pertamina) ada napas begitu," jelasnya.

Pemerintah Tegaskan Komitmen

Di tengah berbagai kekhawatiran itu, pemerintah bersikukuh dengan keputusannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM bersubsidi tak akan naik sampai akhir tahun. Katanya, anggaran untuk subsidi sudah dihitung matang, bahkan dengan skenario harga minyak menyentuh 100 dolar AS per barel.

"Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup," tegas Menkeu.

Dengan perhitungan tersebut, pemerintah yakin defisit APBN tetap bisa dikendalikan di sekitar 2,9 persen. Pertanyaannya sekarang, seberapa tangguh Pertamina menahan beban di tengah ketidakpastian global? Waktu yang akan menjawab.