Pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa program ini akan terus dijalankan hingga menjangkau seluruh pelosok tanah air. "Kami berkomitmen revitalisasi ini terus kami laksanakan sampai seluruh pelosok tanah air," ujar Mu'ti dalam keterangan resminya pada Kamis, 28 Mei 2026. Prioritas revitalisasi pada tahun depan difokuskan pada sekolah yang terdampak bencana, lembaga pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kerusakan fisik berat. Menurut Mu'ti, program ini tidak sekadar meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Revitalisasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui skema swakelola yang melibatkan tenaga kerja setempat dan mitra lokal. Pada tahun 2025, revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan berhasil menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. "Dengan revitalisasi ini tentu kami berharap tidak hanya sekolah yang kita perbaiki, tapi juga kita berusaha untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan tentu kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan di tanah air kita," jelasnya. Mu'ti menegaskan langkah pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena kesulitan ekonomi, keterbatasan intelektual, hambatan fisik, atau lokasi tinggal di daerah terpencil. Di samping pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil. Terdapat lima model layanan pendidikan yang terus diperkuat, yaitu pendidikan jarak jauh (PJJ), sekolah satu atap, sekolah terbuka berbasis komunitas belajar, pendidikan kesetaraan, serta kursus dan pelatihan. "Berbagai model tersebut dirancang agar layanan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah," ucapnya.