Anggota DPR Soroti Potensi Oligarki dalam Distribusi Gas 3 Kg

MURIANETWORK.COM - Upaya pemerintah menertibkan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi mendapat sorotan dan dukungan dari anggota DPR. Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti adanya ketimpangan dalam penyaluran komoditas vital tersebut di lapangan. Ia menduga kuat ketimpangan ini bersumber dari praktik penguasaan kuota oleh segelintir pihak, yang berpotensi mengarah pada oligarki di sektor energi.

Ketimpangan Distribusi di Lapangan

Darmadi mengungkapkan, dalam pengamatannya, mekanisme distribusi LPG 3 kg di sejumlah daerah masih belum berjalan secara adil dan merata. Kondisi ini, kata dia, sangat mungkin terjadi karena adanya konsentrasi kuota di tangan orang atau kelompok tertentu melalui jaringan agen. Praktik semacam ini dinilainya bertentangan frontal dengan prinsip pemerataan yang menjadi tujuan pemberian subsidi.

“Gas LPG 3 kg itu, agen-agen ada sekelompok orang yang menguasai terlalu banyak. Nah permasalahan seperti ini harus dihilangkan. Maksimal 6 LO (Loading Order) sebetulnya, yang kita tuntut jadi 3 LO,” tutur Darmadi.

Desakan Penertiban dan Pencegahan Oligarki

Melihat kondisi tersebut, legislator itu mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera melakukan penertiban menyeluruh. Langkah konkret yang ia usulkan adalah penataan ulang terhadap peran agen dan penerapan pembatasan kepemilikan kuota yang lebih ketat. Tanpa intervensi tegas, kekuatan ekonomi akan terus terpusat dan berpotensi mematikan usaha kecil.

Darmadi menegaskan bahwa pola penguasaan ini memiliki karakteristik oligarki, di mana satu pihak dapat mengendalikan akses banyak orang terhadap kebutuhan pokok. “Ada 1 orang dengan banyak perusahaan menguasai penyebaran agen gas sehingga membuat hal ini tidak adil dan tidak merata. Itu kan oligarki sebenarnya. Nah itu yang kita tuntut agar hal tersebut bisa segera terselesaikan,” tegasnya.

Komitmen untuk Pemerataan yang Nyata

Pernyataan Darmadi ini menggarisbawahi komitmen pengawasan parlemen terhadap kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sorotan terhadap distribusi LPG 3 kg bukan sekadar isu teknis operasional, melainkan menyangkut prinsip keadilan sosial. Upaya memberantas celah yang memungkinkan praktik tidak sehat dinilai crucial agar manfaat subsidi benar-benar sampai ke masyarakat luas, terutama mereka yang berhak, tanpa terdistorsi oleh kepentingan segelintir kelompok.