Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi. Tampak hadir dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perindustrian, hingga Peternakan. Tak ketinggalan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepolisian, Perum Bulog, perwakilan BUMN dan swasta, serta pemerintah kabupaten/kota beserta jajaran kepolisian resor se-Sulsel. Suasana pun digambarkan kolaboratif.
Menurut dr. Ishaq Iskandar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, menjaga ketahanan pangan adalah prioritas nasional. Ini sekaligus merupakan program strategis Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, rapat ini juga berfungsi sebagai sarana menyusun langkah taktis. Strategi pengawasan dirancang untuk mengawasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan.
Kemal Redindo Syahrul Putra, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, menambahkan bahwa penguatan koordinasi antar sektor ini krusial. Ini menjadi kunci agar sistem pangan di daerah berjalan sehat dan adil untuk semua pihak.
“Seluruh pihak akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran harga dan penetapan lainnya,” jelas Kemal. “Tujuannya agar mutu pangan tetap terjaga, sekaligus nantinya menghasilkan rekomendasi konkret untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.”
Artikel Terkait
17 Warga Gugat Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Putri Wakil DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur Makanan Gratis Senilai Rp61,5 Miliar
Idrus Marham Kritik Komunikasi Pemerintah, Juru Bicara dan Menteri Dinilai Belum Maksimal
Presiden Prabowo Mulai Kunjungan Negara ke Jepang, Temui Kaisar dan PM