Satgas Pangan Sulsel Perkuat Pengawasan demi Stok Aman dan Harga Terjangkau

Stok Aman, Harga Terjangkau: Satgas Pangan Sulsel Perkuat Pengawasan

Kondisi pasokan pangan pokok di Sulawesi Selatan dinilai stabil. Hal ini ditegaskan oleh Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan, yang memastikan stok tersedia dan harganya relatif terjangkau bagi masyarakat. Upaya menjaga stabilitas ini bukan tanpa alasan. Ia menjadi bagian penting dari program ketahanan pangan pemerintah daerah, yang sejalan dengan target pembangunan nasional menuju 2026.

Untuk memperkuat pengawasan, digelarlah rapat koordinasi lintas sektor. Rapat ini bertujuan menyusun strategi yang lebih solid guna mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran, baik soal harga maupun mutu barang kebutuhan pokok.

Pernyataan resmi mengenai hal itu disampaikan langsung oleh Brigjen Pol Hermawan, S.I.K., M.M., selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional. Ia memimpin rapat yang berlangsung di Gedung Lappo Ase, Perum Bulog Sulselbar, pada Selasa (10/2/2026) lalu.

Hermawan menekankan, pembentukan satgas ini intinya untuk memperkuat mata pengawasan. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat bisa mendapatkan pangan yang tidak hanya ada di pasaran, tapi juga harganya masuk akal.

“Kita pastikan barangnya ada,” tegas Hermawan, “tetapi dengan syarat harganya juga harus terjangkau.”

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi. Tampak hadir dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perindustrian, hingga Peternakan. Tak ketinggalan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepolisian, Perum Bulog, perwakilan BUMN dan swasta, serta pemerintah kabupaten/kota beserta jajaran kepolisian resor se-Sulsel. Suasana pun digambarkan kolaboratif.

Menurut dr. Ishaq Iskandar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, menjaga ketahanan pangan adalah prioritas nasional. Ini sekaligus merupakan program strategis Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, rapat ini juga berfungsi sebagai sarana menyusun langkah taktis. Strategi pengawasan dirancang untuk mengawasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan.

Kemal Redindo Syahrul Putra, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, menambahkan bahwa penguatan koordinasi antar sektor ini krusial. Ini menjadi kunci agar sistem pangan di daerah berjalan sehat dan adil untuk semua pihak.

“Seluruh pihak akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran harga dan penetapan lainnya,” jelas Kemal. “Tujuannya agar mutu pangan tetap terjaga, sekaligus nantinya menghasilkan rekomendasi konkret untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.”