JAKARTA – Soal keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP), respons dari ormas-ormas Islam ternyata tak seragam. Pengamat politik Adi Prayitno baru-baru ini menyoroti perbedaan sikap yang cukup mencolok ini. Di satu sisi, PBNU disebut memberikan dukungan penuh. Namun begitu, sikap yang diambil Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia justru lebih berhati-hati, bahkan mereka meminta agar keanggotaan ini ditinjau ulang.
Menurut Adi, perbedaan pendapat seperti ini wajar dalam dinamika demokrasi. Yang penting, ada ruang untuk berdialog.
"Di tengah begitu banyak sikap politik yang disampaikan ormas Islam, pertemuan dengan Presiden menjadi ruang dialogis untuk saling memahami,"
ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah pada Selasa lalu.
Hal menarik lainnya, perbedaan ternyata juga muncul di internal Nahdlatul Ulama sendiri. Beberapa aktivis NU, termasuk Gus Durian, dikabarkan merasa keberatan dengan dukungan terbuka dari PBNU. Artinya, pro-kontra ini tidak hanya terjadi antar-organisasi, tapi juga merambah ke dalam tubuh organisasi yang sudah mendeklarasikan dukungan.
Situasi ini jelas membutuhkan kejelian. Pemerintah, di sisi lain, tentu harus memperhatikan semua suara yang ada sebelum mengambil langkah lebih jauh.
Artikel Terkait
Harga Bahan Pokok di Gunungkidul Anjlok saat Program MBG Libur, Pedagang Rasakan Dampaknya
Kakek di Banyumas Ditemukan Tewas dengan Luka Kepala, Polisi Duga Korban Kekerasan
Mobil Pengacara Dirusak saat Dampingi Sidang Cerai di Grobogan, Diduga Disiram Cairan Kimia
Gol Kontroversial Iran Dianulir VAR, Kritik Mengalir dari Ibrahimovic hingga Henry