Surat untuk Mama, Tagihan untuk Negara

Oleh: Wahyu Ari Wicaksono, Storyteller

Angin Ngada masih berhembus, membelai dahan-dahan pohon cengkeh. Aromanya seharusnya harum. Tapi sejak Kamis siang lalu, bau kesedihan yang pekat justru memenuhi udara. Di bawah salah satu dahan itu, di depan pondok kayu yang reyot, seorang anak sepuluh tahun memutuskan untuk tak lagi menunggu. Ia menggantungkan tubuh kecilnya dengan seutas tali.

Di sakunya atau mungkin tergeletak di tanah kering terselip selembar kertas. Isinya surat untuk ibunya, Reti. Ditulis dalam bahasa Ngada, bahasa yang jauh lebih ia kuasai daripada bahasa negara yang ternyata gagal melindunginya.

“Mama, saya pergi dulu. Jangan menangis ya Mama.”

Kalimat itu sederhana. Dan menghancurkan. Itulah pamit terakhir YBS, siswa kelas IV yang depresi. Menurut kabar yang beredar, pemicunya adalah keinginan yang begitu kecil. Hanya buku dan pensil. Alat untuk menulis masa depannya. Tapi bagi keluarganya, itu bagai gunung yang tak terangkul.

Negara ini setiap tahun membanggakan anggaran pendidikan triliunan rupiah. Namun nyatanya, tak ada alokasi untuk satu paket buku tulis dan beberapa batang pensil bagi seorang anak di Nusa Tenggara Timur.

Di Jakarta, suasana berbeda. Udara masih beraroma kopi dan janji. Menteri Pendidikan mengatakan akan menyelidiki. “Saya belum tahu informasinya,” katanya. Pernyataannya telanjang, tanpa kepanikan atau rasa ngeri. Hanya prosedur birokrasi yang dingin.

Di sisi lain, Menteri Sosial menyatakan prihatin dan berjanji memperkuat data. Seolah YBS cuma nomor statistik yang perlu dimasukkan ke spreadsheet, bukan manusia yang mati karena terlempar dari sistem. Sungguh ironi yang pahit. Seorang anak mati karena tak terdata dengan baik, sementara para menteri berjanji memperbaiki data. Ia sudah menjadi data paling tragis: data kematian yang seharusnya tak perlu terjadi.

Namun begitu, ada satu suara di Senayan yang memotong kabut basa-basi. Seorang anggota dewan berseru, “Jangan biarkan anak-anak memikul beban hidup sendirian.”

Kalimat itu seperti pisau yang menohok. Benar, YBS memikul bebannya sendirian. Beban seharga belasan ribu rupiah. Beban yang mestinya jadi kewajiban konstitusional negara. Pemenuhan kebutuhan belajar, tegas wakil rakyat itu, harus ditanggung negara. Pernyataannya bukan lagi wacana. Itu dakwaan. Bahwa negara ini telah membiarkan pembunuhan rasa ingin tahu seorang anak. Negara membiarkan tali di pohon cengkeh menjadi solusi, sementara pensil dan buku tak kunjung datang.

Di balik semua statistik dan janji politik, ada realitas yang lebih pahit lagi. Di tingkat paling dasar: komunitas. Saat negara lamban bergerak, atau malah diam, seharusnya tetanggalah yang bergerak. Semangat “rakyat bantu rakyat” mestinya jadi jaring pengaman terakhir.

Tapi di sinilah ironi paling getirnya. Seringkali, mereka yang paling butuh pertolongan, justru bertetangga dengan orang-orang yang nasibnya persis sama. Kemiskinan bukan tetangga yang solider. Ia adalah lingkungan sunyi, di mana setiap keluarga sibuk bertarung untuk sekadar bertahan hidup. Kekurangan yang sama membuat kepedulian jadi barang mewah. Siapa yang akan membelikan buku untuk anak tetangga, jika anak sendiri pun menulis di kertas bekas bungkusan?

Ini tragedi berlapis. Negara lalai. Dan komunitas yang seharusnya saling menopang, ternyata terlalu letih untuk mengulurkan tangan.

Kematian YBS adalah monumen kegagalan. Bukan dari batu, tapi dari rasa malu kolektif sebuah bangsa. Di zaman yang katanya serba canggih ini, saat obrolan tentang Merdeka Belajar menggema di seminar-seminar mewah, seorang anak memilih gantung diri karena alat tulis. Ini bukan sekadar tragedi. Ini sindiran paling kejam untuk Republik. Sindiran yang menunjukkan program-program gemilang hanyalah ilusi bagi mereka yang hidup di pinggiran, di pondok kayu antara pohon cengkeh.

Surat untuk Mama Reti itu adalah dokumen resmi paling memilukan tahun ini. Lebih berharga dari semua nota keuangan dan laporan kinerja kementerian. Surat itu berkata, “Saya pergi, jangan menangis.” Tapi seharusnya, negara inilah yang mesti menangis.

Kita semua juga perlu berefleksi. Apakah keheningan di sekitar pondok kayu itu cuma milik negara? Atau juga milik kita, yang percaya urusan anak-anak adalah urusan negara semata, hingga lupa menengok pagar sebelah?

Pohon cengkeh itu masih berdiri. Pondok kayu itu masih menyisakan kesunyian kesunyian yang mungkin juga melingkupi banyak rumah di sekitarnya. Sementara di Jakarta, rapat-rapat terus berlangsung. YBS sudah pergi.

Pertanyaan yang tertinggal kini lebih berat dan lebih personal. Ketika negara abai, apakah kita, sebagai tetangga dan sesama, juga akan membiarkan anak-anak di sekitar kita memikul beban sendirian? Atau kita akan terjebak dalam lingkaran setia yang sama: miskin, lelah, dan akhirnya, diam?

Diam yang suatu hari bisa berubah menjadi seutas tali di dahan pohon. Untuk anak kita, atau anak tetangga kita.

[]