Kebocoran Data Kominfo: CV dan Ijazah Ribuan Pelamar Terbuka untuk Publik

Kedua, prinsip tujuan terbatas juga dilanggar. Data-data itu dikumpulkan hanya untuk proses rekrutmen, bukan untuk dipertontonkan ke publik. Kenyataannya, paparan data ke sesama pelamar sudah jelas melenceng dari tujuan awal yang dijanjikan.

Lalu, yang ketiga dan paling krusial sekarang: tanggung jawab pasca-kejadian. UU PDP memberi tenggat waktu ketat. Jika kebocoran ini resmi dikategorikan sebagai kegagalan perlindungan, Kominfo wajib memberi tahu setiap korban secara tertulis dalam 3x24 jam. Pemberitahuan itu harus jelas menyebutkan data apa yang bocor dan bagaimana penanganannya. Diam terlalu lama bukan lagi sekadar lambat, tapi bisa jadi pelanggaran baru.

Pada intinya, cerita ini bukan cuma tentang tautan yang salah. Ini tentang kepercayaan. Kepercayaan warga negara yang dengan patuh menyerahkan data terbaiknya, percaya bahwa negara akan menjaganya. Praktik yang terjadi justru menunjukkan betapa rapuhnya sistem kita. Prosedur birokrasi tanpa dibarengi kesadaran keamanan digital bisa berubah jadi ancaman nyata.

Lalu, apa sekarang? Nasib ribuan pelamar itu bergantung pada dua hal. Respons cepat dan transparan dari Kominfo tentu yang utama. Mereka harus segera bertindak, memitigasi dampak, dan memenuhi semua kewajiban hukumnya. Tapi di sisi lain, kita semua juga perlu belajar. Setiap kali akan mengunggah data pribadi, ingatlah kejadian ini. Di era digital, menjaga data adalah kewajiban moral. Dan ketika yang melanggar justru pihak yang seharusnya melindungi, lukanya pasti lebih dalam.

Kini kita hanya bisa menunggu. Menunggu langkah nyata, permintaan maaf yang berarti, dan proses yang adil. Folder Google Drive itu mungkin sudah dikunci. Tapi rasa aman yang hilang? Itu mungkin tak akan mudah dikembalikan.

|WAW-JAKSAT