Politik Dua Kaki Jokowi: Dukungan Palsu, Loyalitas Semu
M. Isa Ansori
Ketika Jokowi menyebut Prabowo-Gibran bisa memimpin dua periode, banyak yang menafsirkannya sebagai restu politik terkuat untuk penerusnya. Sebuah pernyataan yang terdengar bulat dan tanpa syarat.
Namun begitu, bobot pernyataan itu langsung menguap. Coba lihat apa yang terjadi di Rakernas PSI. Di panggung itu, Jokowi justru bersumpah politik untuk bekerja memenangkan partai tersebut. Padahal, secara elektoral, PSI tidak sedang menguatkan Prabowo. Malah, mereka berebut ceruk pemilih yang sama. Kontradiksinya makin kentara.
Dan puncaknya? Elite PSI dengan santainya menyebut Gibran sebagai calon presiden kuat untuk 2029.
Ini bukan sekadar salah komunikasi. Rasanya lebih dari itu. Ini adalah ketidakjujuran politik yang disengaja, terang-terangan.
Jokowi sepertinya sedang memainkan politik dua kaki. Satu kaki berpijak pada kekuasaan formal Prabowo. Kaki lainnya, dengan cermat, menyiapkan jalur alternatif lewat PSI dan tentu saja, Gibran. Dalam praktik demokrasi mana pun, ini bukan strategi untuk keberlanjutan. Ini murni strategi pengendalian. Intinya, Jokowi ingin Prabowo berkuasa, tapi tidak sepenuhnya berdaulat. Tidak mandiri.
Masalahnya bukan pada haknya untuk tetap berpolitik setelah lengser. Itu hak konstitusional. Persoalannya lebih pada pengaburan batas etika dalam transisi kekuasaan. Dukungan pada Prabowo dijual sebagai kepentingan negara. Sementara dukungan ke PSI dikemas urusan pribadi atau komitmen pada partai. Padahal, dampaknya jelas politis dan terasa sekali: Jokowi memastikan dirinya tetap menjadi variabel penentu, apapun yang nanti terjadi.
Artikel Terkait
Pertahanan Lingkungan Berujung Bui: Kisah Pahit Warga Adat Melawan Tambang
Kesal Lihat Spanduk Ayam Goreng, Prabowo Suruh Bupati Bogor Bereskan
Mendikbudristek Buka Data Anggaran dan Proyek Strategis di Hadapan Komisi X
Kisah Pilu Pemilik Toko HP: Korban Pencurian Berakhir Jadi Tersangka