Jokowi dan PSI: Sandera Politik di Balik Dukungan untuk Prabowo

Politik Dua Kaki Jokowi: Dukungan Palsu, Loyalitas Semu

M. Isa Ansori

Ketika Jokowi menyebut Prabowo-Gibran bisa memimpin dua periode, banyak yang menafsirkannya sebagai restu politik terkuat untuk penerusnya. Sebuah pernyataan yang terdengar bulat dan tanpa syarat.

Namun begitu, bobot pernyataan itu langsung menguap. Coba lihat apa yang terjadi di Rakernas PSI. Di panggung itu, Jokowi justru bersumpah politik untuk bekerja memenangkan partai tersebut. Padahal, secara elektoral, PSI tidak sedang menguatkan Prabowo. Malah, mereka berebut ceruk pemilih yang sama. Kontradiksinya makin kentara.

Dan puncaknya? Elite PSI dengan santainya menyebut Gibran sebagai calon presiden kuat untuk 2029.

Ini bukan sekadar salah komunikasi. Rasanya lebih dari itu. Ini adalah ketidakjujuran politik yang disengaja, terang-terangan.

Jokowi sepertinya sedang memainkan politik dua kaki. Satu kaki berpijak pada kekuasaan formal Prabowo. Kaki lainnya, dengan cermat, menyiapkan jalur alternatif lewat PSI dan tentu saja, Gibran. Dalam praktik demokrasi mana pun, ini bukan strategi untuk keberlanjutan. Ini murni strategi pengendalian. Intinya, Jokowi ingin Prabowo berkuasa, tapi tidak sepenuhnya berdaulat. Tidak mandiri.

Masalahnya bukan pada haknya untuk tetap berpolitik setelah lengser. Itu hak konstitusional. Persoalannya lebih pada pengaburan batas etika dalam transisi kekuasaan. Dukungan pada Prabowo dijual sebagai kepentingan negara. Sementara dukungan ke PSI dikemas urusan pribadi atau komitmen pada partai. Padahal, dampaknya jelas politis dan terasa sekali: Jokowi memastikan dirinya tetap menjadi variabel penentu, apapun yang nanti terjadi.

Di sisi lain, PSI dalam skema ini sepertinya tak pernah dimaksudkan jadi pemenang pemilu. Fungsinya lebih sebagai instrumen cadangan semacam asuransi politik jika hubungan dengan Prabowo nanti memburuk. Makanya, pernyataan soal Gibran 2029 dari elite partai itu jangan dianggap spontan. Itu sinyal yang sengaja dilepas. Untuk menguji air, sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa ada opsi lain yang siap.

Publik sudah saatnya menyebut ini apa adanya. Inkonsistensi Jokowi bukan kebetulan, melainkan sebuah metode. Dia tak terikat pada konsistensi nilai, hanya pada efektivitas menjaga pengaruh. Hari ini bicara keberlanjutan, besok sudah menyiapkan pengganti. Sekarang memuji presiden terpilih, esok memelihara partai yang berpotensi melemahkannya.

Lantas, apakah ini berarti perang terbuka dengan Prabowo? Belum sampai situ. Tapi yang pasti, ini jelas bukan loyalitas. Ini politik sandera. Dukungan diberikan, tapi alat tekanan disimpan baik-baik. Selama Prabowo patuh, PSI akan tetap jinak. Begitu dia terlalu mandiri atau mengambil jalur sendiri, narasi regenerasi dan Gibran 2029 itu siap diaktifkan.

Demokrasi kita tidak akan mati karena oposisi yang keras. Justru ia terancam oleh mantan presiden yang menolak jadi mantan. Yang ingin tetap menentukan arah tanpa mandat rakyat yang baru, dan tanpa tanggung jawab konstitusional. Ketika kekuasaan dipelihara lewat ambiguitas dan sinyal ganda, yang dirusak bukan cuma etika politik. Kepercayaan publiklah yang akhirnya terkikis.

Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah Jokowi inkonsisten. Tapi, sampai kapan publik mau menerima pola politik yang mengatakan satu hal, sambil diam-diam menyiapkan yang sebaliknya?

Surabaya, 3 Februari 2026

M. Isa Ansori, Kolumnis, Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim