Jokowi Gencar Genjot PSI, Ambisi Tiga Periode Masih Menyala?

Ambisi Tiga Periode Jokowi: Sebuah Pengakuan di Rakernas PSI

Oleh: Saiful Huda Ems

Rakernas Partai Solidaritas Indonesia di Makassar, Sabtu lalu, menyimpan satu momen yang cukup mengejutkan. Di hadapan para kader, Joko Widodo dengan gamblang berjanji akan bekerja mati-matian. Tujuannya? Membesarkan dan memenangkan PSI. Tak tanggung-tanggung, mantan presiden itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk blusukan ke seluruh provinsi, kota, kabupaten, hingga ribuan kecamatan di Indonesia. Semua demi partai yang dipimpin anaknya itu.

Waow. Ambisinya sungguh luar biasa. Berbagai kritik pedas masih menganga, sorotan atas sepak terjang politiknya yang dinilai merusak demokrasi belum reda. Tapi, tampaknya ia tak kapok. Justru terus memprovokasi.

Di tengah panggung yang dipenuhi politisi yang oleh banyak kalangan dianggap ‘dadakan’ Jokowi seperti biasa tak lupa menampilkan simbol budaya. Topi adat selalu menghiasi kepalanya, membangun kesan pemimpin yang sadar budaya. Namun, jika dicermati kebiasaannya, simbol-simbol itu kerap hanya jadi alat pencari simpati politik. Populis, tapi seringkali ujung-ujungnya merugikan rakyat kecil.

Membaca ringkasan disertasi Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, ada poin yang menarik perhatian.

“Pada masa Presiden Jokowi, iklim feodalisme dibangun melalui strategi kebudayaan. Tujuannya memperkuat makna kekuasaan dengan simbol-simbol. Penampilannya dengan atribut daerah, bahkan perhelatan pernikahan Kaesang di Istana Mangkunegaran, membangun persepsi bahwa presiden adalah sosok raja,” tulis Hasto.

“Ketika kultur ini terbangun, aura feodal menyelimuti kekuasaannya. Rasionalitas kritis elite politik pun terbungkam. Dalam situasi ini, Jokowi menggunakan otoritasnya untuk membangun konsensus dengan ketua umum partai pendukung, dalam posisi yang tidak setara,” lanjutnya dalam ringkasan disertasi tahun 2024 itu.

Ya, ambisi menjadi atau minimal dianggap sebagai raja memang terasa kuat. Demokrasi dan konstitusi seolah jadi musuh utamanya. Konon, kerakusan jabatan ini pernah mendorongnya meminta restu Megawati untuk tiga periode. Ditolak? Ia pun membangkang. Berkhianat.

Karakter serakah itu tak berhenti. Setelah jalan itu buntu, ia mengondisikan hal lain. Mahkamah Konstitusi yang diketuai adik iparnya akhirnya mengeluarkan keputusan kontroversial. Keputusan itulah yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, anaknya yang waktu itu belum memenuhi syarat usia konstitusional, untuk melenggang menjadi calon wakil presiden.

Gibran sejatinya adalah pilihan terakhir untuk mewujudkan ambisi tiga periode. Tapi, Jokowi kemudian sadar. Tanpa dukungan partai politik yang besar dan kuat, Gibran yang sudah jadi wapres bisa terhenti di tengah jalan. Dukungan untuk maju di Pilpres 2029 pun belum tentu ada.

Keinginannya untuk memimpin partai besar pun mentah. Statusnya sebagai eks presiden membuatnya ditolak. Maka, muncul ide liar berikutnya: menahkodai PSI. Caranya? Menjadikan Kaesang, anak bungsunya, sebagai ketua umum. Padahal, Kaesang baru dua hari jadi kader. Penunjukannya pun bukan lewat kongres, tapi lewat ‘kongkow-kongkow’ segelintir pengurus.

Nyatanya, PSI tetap saja dianggap partai gurem. Jokowi mungkin belum sepenuhnya sadar, elektabilitas dan kewibawaannya di mata publik sudah anjlok. Kecuali, tentu saja, menurut lembaga survei tertentu yang kerap menempatkan namanya di papan atas.

Tak menyerah, ia berusaha mati-matian menggenjot PSI. Bahkan wacana mengubah logo partai menjadi gajah sempat mencuat. Netizen mengejeknya sebagai “Partai Gak Ada Ijazah”. Tapi Jokowi maju terus. Dalam satu kesempatan, dengan gaya yang seragam seperti anaknya atau seperti Kapolri Listyo Sigit yang diyakini banyak orang sebagai operator politiknya Jokowi berseloroh:

“Saya akan mati-matian membesarkan dan memenangkan PSI!”

Gaya bahasanya mirip. Kaesang bilang “peras darah”. Kapolri bilang “berjuang sampai titik darah penghabisan”. Hem, semua berkutat di sekitar ‘darah’.

Jokowi memang tampak seperti sosok ambisius, seorang megaloman yang tak bosan berhalusinasi di masa post-power syndrome-nya. Ia tak akan berhenti beraksi menjaga pengaruh, dengan cara apapun. Meremote KPK, Polri, hingga mendongkrak partai kecil.

Lihat saja hukum. Sudah berapa banyak kasus korupsi di pengadilan yang tersangkanya menyebut-nyebut nama Jokowi dan keluarganya? Tapi sampai sekarang, ia tak pernah dipanggil apalagi diadili. Malah sebaliknya, hukum kerap terlihat jadi instrumen untuk menghantam lawan politiknya.

Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, misalnya. Mereka adalah contoh lawan politik yang pernah menjadi korban kriminalisasi. Beruntung, nasib baik menyelamatkan mereka. Keputusan Presiden Prabowo yang disetujui DPR, memberikan abolisi dan amnesti, menjadi tamparan keras bagi Jokowi.

Begitulah perangai politiknya yang brutal. Kita tinggal menunggu saja. Bagaimana nanti Banteng akan menyeruduk partai Curut yang bertopeng Gajah di Pemilu 2029. Sapere aude…!

2 Februari 2026
Saiful Huda Ems, Lawyer dan Analis Politik.
-Atma_