Indonesia di BOP Trump: Diplomasi Berani atau Langkah Terburu-buru?

Keanggotaan Indonesia di BOP Trump: Peluang atau Jebakan?

Langkah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Perdamaian (BOP) di Davos akhir Januari lalu masih terus jadi perbincangan panas. Inisiatif Donald Trump untuk perdamaian Gaza ini, yang diikuti Indonesia, ternyata tak lepas dari kritik dan pertanyaan tajam. Hal itulah yang kemudian dibedah tuntas dalam diskusi Indonesia Leaders Talk belum lama ini.

Pro dan kontra memang berimbang. Di satu sisi, ada peluang strategis. Namun begitu, risiko yang mengintip juga tidak bisa dianggap sepele.

Pedang Bermata Dua

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menggambarkan situasi ini bagai memegang pedang bermata dua. Menurutnya, keikutsertaan 13 negara Islam lain seperti Turki dan Arab Saudi bisa jadi pintu masuk bagi Indonesia untuk bersuara lebih lantang.

"Ini saatnya Pak Prabowo tidak cuma jadi bagian dari permainan, tapi menjadi king maker, solidarity maker," tegas Mardani.

Tapi dia juga waspada. Gaya Trump yang dikenal ingin menang sendiri, kata Mardani, adalah tanda yang harus diwaspadai. BOP bisa membawa berkah, tapi sekaligus berpotensi musibah.

Diterima Terlalu Cepat?

Kecepatan respons Indonesia justru dipertanyakan oleh peneliti senior BRIN, Indriana Kartini. Ia membandingkan dengan sikap negara-negara lain yang jauh lebih hati-hati.

"Negara-negara besar seperti Singapura, Jerman, bahkan sekutu Amerika seperti Prancis masih mempertimbangkan atau menolak. Tapi Indonesia begitu cepatnya," ujar Indriana.

Yang lebih mengganggunya lagi adalah isi piagamnya sendiri. "Kalau berbicara tentang resolusi untuk Palestina, tapi Gaza dan Palestina sendiri tidak muncul di piagam, ini yang perlu disoroti," ungkapnya.

Jauh dari Mandat Awal

Persoalan mendasar lainnya diungkap mantan Dubes RI, Bunyan Saptomo. Menurutnya, BOP versi Trump ini sudah melenceng jauh dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang semestinya jadi landasan. Resolusi PBB hanya mengamanatkan masa transisi sekitar 2-3 tahun.

"Tapi BOP didesain Trump sepanjang masa dan diperluas untuk seluruh konflik dunia," jelas Bunyan. Ia khawatir forum ini malah berpotensi menjadi saingan Dewan Keamanan PBB, apalagi dengan dominasi Trump yang punya hak veto penuh.