Indonesia di BOP Trump: Diplomasi Berani atau Langkah Terburu-buru?

Dia punya usulan konkret. Opsi pertama, Indonesia menarik diri dan menyalurkan dana langsung untuk kemanusiaan melalui PBB. Atau, tetap bergabung tapi dengan syarat harus memastikan perlindungan rakyat Gaza dan keterwakilan Palestina benar-benar ada.

Navigasi di Tengah Ketidakpastian

Di tengah kerumitan ini, pakar Hubungan Internasional Ian Montratama mencoba melihat sisi realistisnya. Dalam situasi geopolitik global yang ia sebut "tidak normal", BoP bisa jadi salah satu pilihan yang ada.

"Ini bukan bop yang jadi masalah, tapi isi atau versi BoP versi Trump. Kita harus mengembalikan arah BoP kembali kepada mandat awal," ujarnya.

Yang penting, lanjut Ian yang akrab disapa Yan, Indonesia harus pintar menavigasi hubungan dengan semua kekuatan besar. "Kita harus menavigasi bagaimana menawarkan value sehingga bisa berjalan seiring," katanya.

Soal Iuran 1 Miliar Dolar

Lalu, bagaimana dengan iuran fantastis sebesar 1 miliar dolar AS yang ramai diperdebatkan? Mardani mencoba meluruskan dengan mengatakan angka itu tidak harus dibayar tunai dan mekanismenya bisa diatur.

Tapi Bunyan punya ide lain. Menurutnya, jika Indonesia bersedia mengirim pasukan perdamaian, seharusnya bisa jadi bahan negosiasi untuk keringanan iuran.

"Negara Timur Tengah saja tidak ada yang berani kirim pasukan. Kalau kita berani kirim 2.000 pasukan, harusnya tidak usah ikut iuran," usulnya.

Utang Konstitusional yang Tak Boleh Lupa

Di balik semua debat strategis ini, ada satu benang merah yang disepakati semua narasumber: komitmen untuk Palestina adalah amanat konstitusi. Mardani mengingatkan, platform apapun yang dipakai, tugas utama Indonesia tetap sama.

"Jangan lupakan, mau BoP atau platform PBB, tugas konstitusional kita adalah memerdekakan Palestina."

Indriana menambahkan dimensi historisnya. Dukungan Palestina sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, katanya, menciptakan tanggung jawab moral yang tak boleh pudar. Isu ini sudah jadi PR bangsa sejak Konferensi Asia-Afrika 1955.

Kesimpulannya? Pengawasan ketat mutlak diperlukan. Seperti kata Mardani menutup diskusi, prinsipnya adalah dukung tapi awasi. Satu langkah maju, bagaimanapun, lebih baik daripada hanya berdiri di tempat tanpa berbuat apa-apa.