Kapolri dan Jokowi: Antara "Sampai Titik Darah Penghabisan" dan Bekerja "Mati-Matian"

Oleh: Erizal

Kalau diamati, ada satu benang merah yang menarik antara Kapolri dan Jokowi. Mereka berdua ternyata sama-sama pejuang. Ya, pejuang yang gigih. Tentu saja, untuk kepentingan dan pendukungnya masing-masing.

Baru belakangan ini kesamaan itu terlihat jelas. Bagi yang mau jeli melihat perkembangan terkini, tentu akan menangkap sinyalnya.

Di hadapan anggota Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersikap sangat tegas. Dia memerintahkan jajarannya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Perintah itu dikeluarkan sebagai respons terhadap wacana yang ingin menempatkan Polri di bawah kementerian. Bagi Sigit, posisi Polri saat ini adalah harga mati. Titik.

Sementara itu, di tempat lain, Jokowi tampil dengan semangat yang tak kalah berkobar. Di hadapan peserta Rakernas I PSI di Makassar, mantan presiden itu berpidato dengan lantang. Dia berjanji akan bekerja mati-matian untuk PSI.

Begitu bersemangatnya, sampai-sampai dia keseleo lidah menyebut kata "mati-matian" itu sendiri. Tak cuma itu, dia juga berjanji akan bekerja habis-habisan demi kemenangan partai tersebut. Sebuah bentuk totalitas yang nyaris tak bersisa.

Teriakannya langsung disambut gegap gempita.

"Jokowi! Jokowi! Jokowi!"

Gemuruh sorak peserta memenuhi ruangan. Suasana menjadi begitu elektrik.

Di sisi lain, perintah Sigit di Komisi III juga mendapat sambutan. Bukan sorak, melainkan tepuk tangan riuh dari para anggota dewan yang hadir. Bahkan, ada satu teriakan yang mencolok terdengar di antara riuhnya tepuk tangan.

"Menyala Kapolri!"

Suara itu jelas terdengar. Tapi, di sinilah letak keanehannya. Tindakan anggota Komisi III itu agak mengundang tanya. Mengapa mereka justru bertepuk tangan atas perintah seorang Kapolri untuk "berjuang" melawan sebuah wacana yang, konon, justru berasal dari lingkungan pemerintahan baru?

Ketua Komisi III, Habiburokhman, malah memberikan justifikasi. Dia bersaksi bahwa sikap Kapolri itu adalah bentuk loyalitas kepada Presiden, bukan pembangkangan.

Namun begitu, fakta yang beredar justru berkata lain. Dalam pertemuan dengan kelompok kritis baru-baru ini, Presiden Prabowo sendiri disebut-sebut membuka opsi penempatan Polri di bawah kementerian. Lalu, apa makna tepuk tangan dan kesaksian loyalitas tadi? Ini jadi pertanyaan yang menggantung.

Sebagai petinggi Gerindra, seharusnya Habiburokhman lebih berhati-hati. Sikapnya yang terlalu "maju" dan langsung pasang badan itu terkesan tidak perlu. Kecuali, tentu saja, ada kepentingan lain di baliknya yang belum terkuak. Entahlah. Tindakan-tindakan memalukan semacam ini sepertinya sudah melekat pada sebagian anggota dewan kita.

Kembali ke Jokowi. Wajar rasanya kalau dia bekerja mati-matian untuk PSI. Ketua Umum partai itu adalah anak bungsunya, dan calon yang akan diusung nanti adalah anak sulungnya. Logis, kan? Kalau dia tidak berjuang habis-habisan, justru itu yang aneh. Dia yang punya kepentingan langsung, masa tidak mau berkorban?

Yang justru terasa tidak wajar adalah pernyataan Kapolri. Memerintahkan bawahannya berjuang "sampai titik darah penghabisan" hanya untuk mempertahankan status quo institusinya terdengar berlebihan. Apalagi pernyataannya yang memilih jadi petani daripada jadi menteri yang membawahi Polri. Agak lawak, sebenarnya. Seperti anak buah yang tiba-tiba berani menentang calon bosnya. (")