Krisis yang melanda Bursa Efek Indonesia belakangan ini, menurut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, justru harus jadi momen. Momen untuk membenahi pasar modal secara total, kalau kita ingin kepercayaan investor kembali pulih.
Pandu Sjahrir, selaku CIO Danantara, punya pandangan yang lebih dalam. Bagi dia, masalahnya bukan cuma soal satu dua saham yang ambruk, atau semata-mata gara-gara indeks global yang melemah. Inti persoalannya jauh lebih fundamental: menyangkut kepercayaan terhadap sistem pasar modal kita dan, pada akhirnya, kredibilitas negara itu sendiri.
"Sebagai market participant, Danantara menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh pasar," tegas Pandu dalam keterangannya, Senin (2/2).
Agendanya, lanjut dia, adalah agar pasar modal Indonesia jadi lebih dalam, likuid, dan kredibel. "Reformasi ini merupakan kepentingan ekosistem, bukan kepentingan satu institusi."
Nah, agenda reformasi menyeluruh atau Total Capital Market Reform itu bukanlah gagasan yang lahir dari kepentingan Danantara semata. Ini suara dari pasar.
Lalu, langkah konkretnya seperti apa? Pandu menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, soal transparansi. Keterbukaan data kepemilikan saham, terutama mengenai ultimate beneficial ownership, mutlak ditingkatkan. Kualitas datanya juga harus lebih akurat.
Di sisi lain, tata kelola dan penegakan aturan perlu diperkuat. Salah satu wacana yang mengemuka adalah demutualisasi bursa. Langkah ini dianggap bisa mengurangi potensi benturan kepentingan dan pada akhirnya menguatkan lembaga bursa itu sendiri.
Tak kalah penting adalah pendalaman pasar. Ini harus dilakukan secara terintegrasi.
"Melalui sinergi lintas pemangku kepentingan, dari sisi demand, supply, hingga infrastruktur pasar," papar Pandu.
Ia juga menyinggung soal likuiditas. Kebijakan free float, misalnya, perlu diselaraskan dengan praktik global. Namun begitu, kenaikan persentase free float dari 7,5% menjadi 15% tidak bisa asal diterapkan.
"Ketika kepercayaan dan valuasi terbentuk, kebijakan free float naik... dapat berjalan secara efektif," sebutnya.
Jadi, kuncinya ada di kepercayaan dulu. Investor harus yakin bahwa valuasi saham benar-benar mencerminkan fundamental perusahaan. Baru kemudian kebijakan penyesuaian bisa berjalan mulus.
Pada intinya, tujuan dari seluruh reformasi ini adalah membangun fondasi kepercayaan jangka panjang. Memperluas basis investor domestik maupun asing. Dan yang paling utama, memastikan pasar modal kita punya daya dukung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Wacana reformasi ini memang muncul di tengah gejolak. Pekan lalu, IHSG anjlok cukup dalam. Sejak itu, beberapa rencana perubahan mulai dibahas. Mulai dari revisi aturan free float, rencana demutualisasi BEI, sampai menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Semua itu kini jadi bahan perdebatan yang seru.
Artikel Terkait
Airlangga Hartarto: Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Gejolak Global, IMF Sebut sebagai Bright Spot
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I-2026 Tembus 5,61 Persen, Tertinggi dalam Setahun Terakhir
Saham Nikel Tertekan, Pasar Cermati Rencana Pemerintah Terapkan Bea Keluar dan Windfall Tax
Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.401 per Dolar AS, Tertekan Faktor Domestik