Sarkasme Kapolri di DPR dan Drama Loyalis yang Memantik Kemarahan Publik

Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Rapat kerja antara Kapolri Listyo Sigit dan Komisi III DPR baru-baru ini menyisakan kesan yang tak biasa. Bukan cuma soal materi, tapi lebih pada gaya penyampaian sang Kapolri. Ada aroma sarkasme, bahkan nuansa narsis, yang tercium jelas dalam pernyataannya.

“Saya menolak Polri di bawah kementerian,” tegasnya.

Menurut Listyo, langkah semacam itu justru akan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan presiden sendiri. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang terdengar hiperbolis, meminta seluruh jajarannya bertahan “hingga titik darah penghabisan”.

Reaksi yang muncul? Tepuk tangan riuh dan yel-yel “manyala Kapolri” dari sejumlah anggota komisi. Sorak-sorai itu seperti isyarat kemenangan politik, sebuah upaya mempertahankan dominasi sekaligus sinyal untuk persiapan suksesi 2029. Suasana rapat yang seharusnya teknis, berubah menjadi panggung unjuk kekuatan.

Di sisi lain, perilaku kepemimpinan semacam ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa pengamat mulai menyoroti pola yang berulang, di mana Kapolri terlihat mengangkangi otoritas pimpinan negara. Fenomena ini tak jarang dikategorikan sebagai Toxic Leadership, yang dampaknya bisa langsung menggerogoti kinerja institusi.

Drama di rapat itu pun memantik kegaduhan lebih luas. Loyalis Prabowo, misalnya, mulai membangun narasi tentang kemarahan sang presiden terhadap Listyo Sigit. Mereka menilai Kapolri sudah kehilangan etika dalam bernegara.

Namun begitu, sikap loyalis justru berbalik memukul. Kepercayaan publik terhadap presiden malah terdegradasi. Rakyat sebenarnya tak butuh pemimpin yang cuma bisa marah. Mereka rindu pemimpin yang punya nyali mengerahkan seluruh energi kekuasaannya untuk memberantas ketidakadilan, politik sandera, manipulasi hukum, plus perilaku korup dan toxic di sekelilingnya.

Beban pemerintahan Prabowo memang kian multidimensi. Lingkungan internal presiden sendiri, sayangnya, jadi penyumbang utama carut-marutnya tata kelola. Pola komunikasi pejabat yang buruk sering jadi pemantik kemarahan publik. Bisa dibilang, pemerintahan ini sedang dihadang krisis komunikasi serius.

Kegagalan memahami sentimen publik, ketiadaan bahasa yang tulus dan empatik, membuat setiap pernyataan mudah disalahartikan.

Pernyataan Kapolri di DPR adalah potret nyata dari miskinnya budi pekerti pejabat negara. Itu cermin gaya komunikasi feodal yang sama sekali tak mendidik, jauh dari nilai politik yang beradab.

Dihadapkan pada dekadensi moral dan kultural yang kian akut di internalnya, loyalis Prabowo harus paham. Persoalan bangsa ini tak akan selesai hanya dengan narasi “kemarahan presiden” belaka.

Obsesi bangsa ini sejujurnya tidak muluk-muluk. Kita rindu pemimpin yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang menjunjung tinggi kehormatan rakyat, dan menempatkan pada posisi terendah para pejabat hukum yang tega menjual kehormatan mereka.

Bagi pemimpin yang di nadinya mengalir darah negarawan sejati, mengungkap kasus atau mengganti pejabat bermasalah semestinya semudah membalik telapak tangan. Ingatlah, sebesar apa pun kezaliman tak akan pernah bisa berkuasa selamanya. Sekecil apa pun kebenaran, ia tak akan pernah binasa.

Catatan: Opini ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.