Prabowo Diam, Polri Tetap di Bawah Presiden: Strategi atau Keengganan Reformasi?

Ini bukan tuduhan personal, ya. Analisis jernih atas pola relasi kekuasaan yang selama ini terbentuk akan melihat fakta-fakta tadi. Dalam sistem seperti ini, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden memang memberikan keuntungan: kecepatan, konsistensi, dan kepastian kendali. Semuanya jadi lebih simpel.

Di titik inilah, sikap diam Prabowo jadi lebih mudah dicerna. Dengan latar belakang militer yang sangat menekankan komando dan kendali, wajar kalau dia dinilai tak punya insentif politik untuk mengubah struktur Polri. Apa untungnya? Justru Polri yang kuat secara struktural dan langsung di bawah Presiden dianggap lebih menunjang stabilitas pemerintahannya.

Karena itu, penolakan Kapolri terhadap wacana penempatan di bawah kementerian jangan langsung dibaca sebagai pembangkangan. Dalam politik Indonesia yang hierarkis, sikap itu lebih masuk akal jika dilihat sebagai keselarasan pandangan antara pimpinan Polri dan Presiden.

Pemerhati militer dan intelejen Sri Radjasa pernah menyebutnya sebagai simbiosis mutualisme.

"Hubungan itu saling menguntungkan antara Presiden dan Polri, khususnya dengan Listyo Sigit," katanya.

Beberapa indikator lain juga menguatkan. Respons DPR yang cepat dalam mengunci kesimpulan, misalnya. Lalu minimnya koreksi terhadap pernyataan Kapolri. Semua ini mempertegas kesan bahwa arah kebijakan ini sudah dapat legitimasi politik dari awal. Rapat-rapat dan pernyataan publik yang kita saksikan seolah hanya proses formal belaka. Bukan arena pertarungan gagasan yang benar-benar terbuka.

Pada akhirnya, publik tentu boleh terus mendesak reformasi Polri. Diskusi akademik dan tekanan masyarakat sipil tetap penting. Tapi selama Presiden memandang Polri sebagai institusi strategis bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahannya, perubahan struktur komando tampaknya akan tetap jadi wacana. Tidak lebih.

Dalam politik kekuasaan, ada kaidah tak tertulis: penguasa cenderung mempertahankan alat yang paling efektif untuk menopang posisinya. Dan dalam pembacaan itulah, sikap Presiden terhadap Polri hari ini bisa kita pahami. Ingat, dipahami. Bukan berarti kita setuju.

Jakarta, 1 Februari 2026