Program Makan Bergizi: Saat Pendidikan Dijadikan Tumbal Popularitas

Kritik terhadap MBG pun sering dipatahkan dengan kalimat yang emosional. “Apakah Anda tega melihat anak kelaparan?”

Itu adalah bentuk manipulasi moral yang halus, tapi kejam. Anak-anak dijadikan tameng untuk menutupi kebijakan yang cacat desain dan perencanaannya. Justru karena kita berpihak pada anak, kritik ini harus disuarakan. Mereka butuh makanan hari ini, tapi juga butuh pendidikan bermutu untuk menjalani hidup esok hari.

Negara yang benar-benar mencintai anak-anaknya tidak akan memaksa publik memilih antara makan dan belajar. Negara yang dewasa akan menjamin keduanya tanpa perlu saling mengorbankan.

Alih-alih mengurangi ketimpangan, MBG malah berpotensi memperparahnya. Sekolah di kota besar mungkin masih bisa bertahan dengan fasilitas yang ada. Tapi di daerah tertinggal? Sekolah yang seharusnya diperbaiki justru semakin terpinggirkan karena dananya dialihkan.

Kebijakan seragam untuk persoalan yang beragam adalah ciri negara yang malas berpikir.

Pendidikan menuntut pendekatan yang kontekstual, bukan program massal yang mudah dikapitalisasi untuk kepentingan politik sesaat.

Pada akhirnya, dosa besar MBG ini tidak terletak pada niat baiknya memberi makan. Melainkan pada pilihan sadar untuk mengorbankan pendidikan demi citra keberpihakan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini kesalahan arah. Pendidikan adalah amanat konstitusi, bukan pos anggaran fleksibel yang bisa dipindah-pindah seenaknya.

Memberi makan anak adalah kewajiban negara. Mendidik mereka adalah tanggung jawab sejarah. Mengorbankan yang kedua demi keuntungan politik jangka pendek? Itu namanya pengkhianatan.

Bangsa yang menukar pendidikan dengan popularitas sedang menuliskan kemundurannya sendiri.

Dan sejarah akan mencatat dengan jujur: negara boleh mengenyangkan warganya hari ini, tapi jika ia mengosongkan masa depan, dosa itu akan diwariskan lintas generasi.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.

Surabaya, 1 Februari 2026

Penulis merupakan Kolumnis dan Akademisi, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya dan Wakil Ketua ICMI Jatim.