Mayjen Soenarko Soroti Oligarki yang Rampas Kedaulatan Rakyat

Sabtu lalu, di sebuah pertemuan yang cukup hangat, Mayjen (Purn.) Soenarko menyuarakan kegelisahan yang sudah lama mengendap. Menurutnya, selama hampir sepuluh tahun terakhir, kedaulatan rakyat Indonesia perlahan tapi pasti direnggut oleh segelintir oligarki. Pertemuan yang mengumpulkan berbagai elemen, dari purnawirawan hingga aktivis lintas gerakan itu, memang sengaja digelar untuk menyatukan suara.

Soenarko tak sungkan menyampaikan kritik pedasnya. Suaranya tegas.

"Pemegang kedaulatan yaitu rakyat terabaikan haknya dan dirampas oleh oligarki yang menggunakan orang-orang yang kita pilih di eksekutif dan legislatif,"

Begitu katanya. Intinya, rakyat yang seharusnya jadi majikan, kini cuma jadi objek belaka. Dalam sistem republik dan demokrasi, situasi ini jelas terbalik.

Dia lalu menjabarkan contoh konkritnya. Banyak perubahan undang-undang, misalnya, diputuskan secara tertutup. Tanpa melibatkan rakyat, tanpa sosialisasi yang memadai, bahkan seringkali mengabaikan masukan para ahli. Semua seolah hanya urusan antara pemerintah dan parlemen.

Nah, di sinilah tujuan pertemuan itu jadi penting. Selama ini, banyak wadah perjuangan bergerak sendiri-sendiri. Agenda utamanya sederhana tapi berat: menyamakan persepsi soal kondisi bangsa yang carut-marut, menghimpun aspirasi, dan yang paling krusial, membangun sebuah wadah perjuangan kolektif.

Soenarko pun merinci setidaknya lima bentuk perampasan kedaulatan itu. Pertama, kedaulatan ekonomi yang hanya berputar di kalangan segelintir orang. Lalu, kedaulatan hukum yang timpang dan penuh ketidakadilan. Kedaulatan politik juga dianggap sudah jauh dari rakyat, cuma dikelola partai politik. Sumber daya alam kita? Dikuasai kelompok kecil. Bahkan ada wilayah yang bagai 'negara dalam negara', lepas dari kendali.

Pertemuan yang digagas Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) itu pada akhirnya berharap satu hal: persatuan. Dengan masukan dan kekuatan bersama, tekanan bisa diberikan kepada eksekutif dan legislatif agar kembali ke jalan konstitusi, mendengarkan keinginan rakyat yang sesungguhnya.