Tampubolon Turun Langsung, Desak Huntara di Sumut Tak Boleh Tersendat

Menanggapi aspirasi warga, Wakil Satgas langsung mengarahkan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait. "Itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi," begitu kira-kira tekanannya.

Di sisi lain, kabar yang lebih menggembirakan datang dari Tapanuli Tengah. Pembangunan 106 unit huntara di sana dilaporkan sudah rampung semua. Terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit di Asrama Haji Pinangsori, lalu masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Muara Sibuntuon.

Namun begitu, diskusi juga membahas hal yang lebih visioner. Muncul usul untuk memanfaatkan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya sudah dicabut untuk pembangunan huntara bahkan hunian tetap (huntap). Soal ini, Tampubolon mengarahkan sang bupati untuk segera menyiapkan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR, dengan tembusan ke pejabat terkait tentunya.

Persoalan lain muncul dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini, pembangunan huntara ternyata belum juga mulai, padahal lahannya sudah disiapkan. Yang lebih pelik lagi, masalah pembangunan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Masalah infrastruktur ini belum masuk dalam rencana rehab-rekon, lho.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Satgas meminta Dirjen Bina Marga segera menindaklanjuti. Harapannya, persoalan jalan dan jembatan itu bisa dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Kalau nggak, pemulihan wilayah bakal terhambat. Dan warga yang paling dirugikan.

Jadi, kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Tekanan untuk beraksi nyata dan berkolaborasi terasa kuat. Waktunya memang mepet, sementara harapan korban bencana untuk segera punya tempat tinggal yang layak tidak bisa ditunda-tunda lagi.