Tampubolon Turun Langsung, Desak Huntara di Sumut Tak Boleh Tersendat

Wakil Satgas PRR TNI Dorong Pembangunan Huntara Lebih Cepat, Minta Daerah Siapkan Strategi

Rabu kemarin, 28 Januari 2026, suasana di tiga kabupaten Sumatera Utara cukup sibuk. Letjen TNI Richard Tampubolon, yang juga Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) wilayah Sumatera, blusukan ke lapangan. Kunjungannya punya misi jelas: mendesak percepatan Hunian Sementara (Huntara) dan meminta pemerintah daerah punya strategi jitu untuk mengatasi kendala yang muncul.

Dalam diskusi dengan para bupati atau perwakilannya, Tampubolon mendengarkan paparan soal progres rehab-rekon yang sedang berjalan. Dia mencatat satu per satu masalah yang ada. Tapi tak cuma mendengar, dia juga memberikan sejumlah saran dan arahan koordinasi lintas instansi. Tujuannya, biar penyelesaian di lapangan nggak molor terus.

Kalau lihat datanya, di Kabupaten Tapanuli Selatan rencananya bakal dibangun 816 unit huntara. Rinciannya, 683 unit terpusat dan 133 unit mandiri. Huntara terpusat ini tersebar di empat desa: Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa.

Di Simarpinggan, 186 unit sudah berdiri berkat dana Danantara. Sementara di Aek Latong, dari target 118 unit, 88 unit sudah selesai dengan pendanaan dari BNPB. Lain lagi ceritanya di Desa Simatohir. Dari 134 unit yang direncanakan, 78 unit sudah jadi. Nah, untuk Desa Napa di Kecamatan Batang Toru, rencananya bakal ada 245 unit yang dananya dari Kementerian PUPR. Mereka targetkan 145 unit bisa rampung Februari 2026 nanti. Untuk yang huntara mandiri di Tapsel, dari 133 unit, 64 unit sudah selesai dibangun.

Dalam pertemuan itu, suara masyarakat juga mengemuka. Mereka berharap setiap lokasi huntara dilengkapi dengan tempat ibadah, taman bermain anak, dan tambahan sumur bor. Soal air bersih ini memang krusial.