Kedua, "Kapolri patut diduga telah memiliki persepsi Presiden Prabowo dalam kondisi lemah, setelah dua kali ketemu Xi Jinping dan menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi."
Ketiga, dan ini yang paling krusial, Kapolri diyakini mengetahui ikrar politik Prabowo di depan pemimpin China itu. Prabowo pernah mengatakan, "Pencapaian beliau (Jokowi) akan jadi pedoman program saya. Saya akan melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo..."
Nah, poin ketiga ini rupanya jadi senjata. Ditambah lagi, rapat paripurna DPR baru-baru ini menyetujui kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan diubah menjadi kementerian. Keputusan ini seolah mengukuhkan status quo.
"Fakta Kapolri digdaya berapa kalipun akan membangkang kepada Presiden Prabowo (sekalipun dibawah Presiden) tidak masalah. Tim Reformasi Polri bentukan Presiden hanya kamuflase,"
urai Sutoyo dengan nada pesimistis. Dia menambahkan, aspirasi rakyat dalam hal ini seolah sudah dimusnahkan.
Kesimpulannya terasa sinis. "Patut diduga dalam kalkulasi politik Kapolri bahwa Presiden tidak akan berani mengganggu apalagi memecat atau mengganti Kapolri karena ada resiko besar dari Oligarki dan Xi Jinping,"
tandasnya. Analisis ini, tentu saja, memantik pertanyaan besar tentang sejauh mana kekuatan politik riil sang presiden baru menghadapi institusi yang sudah sedemikian kokoh.
Artikel Terkait
John Sitorus Sindir Siti Nurbaya Usai Rumahnya Digeledah: Gabung Saja ke PSI
Brian Yuliarto Buka Kartu: Kampus dan Industri Harus Jalin Kolaborasi Nyata untuk Pacu Ekonomi
Tere Liye Bongkar Tipu-Tipu Bekerja Keras untuk Keluarga, Ternyata yang Nikmati Hasilnya Cuma Mereka yang di Atas
Aktivis Muhammadiyah Serukan Prabowo Ganti Kapolri, Sebut Pernyataan Sampai Titik Darah Penghabisan Provokatif