AS Desak Gaza Bebas Senjata, Hamas Tolak Campur Tangan Asing

Di ruang rapat Dewan Keamanan PBB yang sunyi, Rabu lalu, pernyataan Amerika Serikat terdengar jelas dan tegas. Gaza harus didemiliterisasi. Itu syarat mutlak. Dan bagian terpenting dari proses itu adalah melucuti senjata-senjata milik Hamas, tanpa kompromi.

Lalu, bagaimana caranya? Rencananya, akan ada program pembelian senjata kembali. Dan program ambisius ini rencananya bakal dibiayai oleh komunitas internasional.

Menurut laporan Reuters, AS tidak sendirian. Mereka mengklaim sudah didukung oleh 26 negara yang tergabung dalam sebuah "Dewan Perdamaian". Bersama dengan Komite Nasional Palestina yang diawasi, mereka bertekad memberi tekanan maksimal pada Hamas untuk menyerahkan senjatanya.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, tak ragu menyampaikan posisi negaranya.

"Hamas tidak boleh punya peran apa pun dalam pemerintahan Gaza. Titik. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun," tegas Waltz di hadapan para diplomat.

Ia juga menambahkan, "Semua infrastruktur teror dan kemampuan militer ofensif, termasuk jaringan terowongan dan pabrik senjata, harus dihancurkan. Dan tidak boleh dibangun kembali."

Untuk memastikan proses ini berjalan, Waltz menyebut akan ada pemantau independen internasional yang ditugaskan secara permanen. Mereka akan mengawasi proses dekomisioning senjata, yang didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang danainya berasal dari luar.

Poin yang disampaikan Waltz ini sebenarnya bukan hal baru. Ini mencerminkan butir ke-13 dari rencana perdamaian Gaza yang dulu dicanangkan Trump. Nah, terkait Dewan Perdamaian tadi, ada satu syarat menarik: setiap negara anggota diharuskan menyetor "iuran" sebesar 1 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 16,7 triliun.