AS Desak Gaza Bebas Senjata, Hamas Tolak Campur Tangan Asing

Di ruang rapat Dewan Keamanan PBB yang sunyi, Rabu lalu, pernyataan Amerika Serikat terdengar jelas dan tegas. Gaza harus didemiliterisasi. Itu syarat mutlak. Dan bagian terpenting dari proses itu adalah melucuti senjata-senjata milik Hamas, tanpa kompromi.

Lalu, bagaimana caranya? Rencananya, akan ada program pembelian senjata kembali. Dan program ambisius ini rencananya bakal dibiayai oleh komunitas internasional.

Menurut laporan Reuters, AS tidak sendirian. Mereka mengklaim sudah didukung oleh 26 negara yang tergabung dalam sebuah "Dewan Perdamaian". Bersama dengan Komite Nasional Palestina yang diawasi, mereka bertekad memberi tekanan maksimal pada Hamas untuk menyerahkan senjatanya.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, tak ragu menyampaikan posisi negaranya.

"Hamas tidak boleh punya peran apa pun dalam pemerintahan Gaza. Titik. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun," tegas Waltz di hadapan para diplomat.

Ia juga menambahkan, "Semua infrastruktur teror dan kemampuan militer ofensif, termasuk jaringan terowongan dan pabrik senjata, harus dihancurkan. Dan tidak boleh dibangun kembali."

Untuk memastikan proses ini berjalan, Waltz menyebut akan ada pemantau independen internasional yang ditugaskan secara permanen. Mereka akan mengawasi proses dekomisioning senjata, yang didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang danainya berasal dari luar.

Poin yang disampaikan Waltz ini sebenarnya bukan hal baru. Ini mencerminkan butir ke-13 dari rencana perdamaian Gaza yang dulu dicanangkan Trump. Nah, terkait Dewan Perdamaian tadi, ada satu syarat menarik: setiap negara anggota diharuskan menyetor "iuran" sebesar 1 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 16,7 triliun.

Indonesia sendiri sudah menyatakan kesiapan untuk bergabung dan membayar iuran tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono berusaha meluruskan, dana itu bukan untuk keanggotaan, melainkan untuk rekonstruksi Gaza. Meski begitu, sampai sekarang belum jelas dari mana pemerintah akan mengambil anggaran sebesar itu.

Di sisi lain, dari kubu Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga punya pandangan serupa. Sehari sebelum pertemuan DK PBB, ia menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza dan pelucutan Hamas adalah dua hal yang tak terpisahkan. Menurutnya, pembangunan kembali Gaza hanya boleh dimulai setelah semua senjata Hamas dilucuti.

Lalu, bagaimana tanggapan Hamas?

Suhail al-Hindi, anggota Biro Politik Hamas, bersikukuh. Bicara soal senjata, itu adalah urusan nasional rakyat Palestina. Keputusan ada di tangan mereka, bukan pihak luar.

Al-Hindi berargumen, isu persenjataan ini mustahil dipisahkan dari realitas pendudukan yang masih berlangsung. Ini masalah nasional yang krusial, dan keputusannya harus melibatkan semua faksi dan rakyat Palestina.

"Selama penjajahan masih bercokol di tanah Palestina, maka kewajiban untuk melawan tetap ada," tegasnya.

Ia juga berusaha meredam kekhawatiran. Jika pun ada senjata yang tersisa, itu hanyalah senjata pribadi untuk pertahanan diri. Bukan untuk menyerang. "Senjata semacam ini," ujarnya, "bisa ditemui di rumah-rumah warga Arab mana pun, bahkan di seluruh dunia, untuk tujuan proteksi."