AS Desak Gaza Bebas Senjata, Hamas Tolak Campur Tangan Asing

Indonesia sendiri sudah menyatakan kesiapan untuk bergabung dan membayar iuran tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono berusaha meluruskan, dana itu bukan untuk keanggotaan, melainkan untuk rekonstruksi Gaza. Meski begitu, sampai sekarang belum jelas dari mana pemerintah akan mengambil anggaran sebesar itu.

Di sisi lain, dari kubu Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga punya pandangan serupa. Sehari sebelum pertemuan DK PBB, ia menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza dan pelucutan Hamas adalah dua hal yang tak terpisahkan. Menurutnya, pembangunan kembali Gaza hanya boleh dimulai setelah semua senjata Hamas dilucuti.

Lalu, bagaimana tanggapan Hamas?

Suhail al-Hindi, anggota Biro Politik Hamas, bersikukuh. Bicara soal senjata, itu adalah urusan nasional rakyat Palestina. Keputusan ada di tangan mereka, bukan pihak luar.

Al-Hindi berargumen, isu persenjataan ini mustahil dipisahkan dari realitas pendudukan yang masih berlangsung. Ini masalah nasional yang krusial, dan keputusannya harus melibatkan semua faksi dan rakyat Palestina.

"Selama penjajahan masih bercokol di tanah Palestina, maka kewajiban untuk melawan tetap ada," tegasnya.

Ia juga berusaha meredam kekhawatiran. Jika pun ada senjata yang tersisa, itu hanyalah senjata pribadi untuk pertahanan diri. Bukan untuk menyerang. "Senjata semacam ini," ujarnya, "bisa ditemui di rumah-rumah warga Arab mana pun, bahkan di seluruh dunia, untuk tujuan proteksi."