Tokoh Muhammadiyah Ingatkan Prabowo: Waspada Siasat Licik di Balik Dewan Perdamaian Gaza

- Kamis, 29 Januari 2026 | 20:50 WIB
Tokoh Muhammadiyah Ingatkan Prabowo: Waspada Siasat Licik di Balik Dewan Perdamaian Gaza

Sebuah peringatan keras dilayangkan tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Presiden Prabowo Subianto. Intinya, ia meminta pemerintah waspada. Khususnya terhadap apa yang disebutnya sebagai "siasat licik" Israel dan Amerika Serikat yang mungkin bersembunyi di balik lembaga bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Lembaga yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump itu, di mata Abbas, berpotensi jadi alat. Bisa jadi ini akal bulus untuk melegitimasi pencaplokan wilayah Palestina lebih lanjut. Makanya, menurutnya, Indonesia harus benar-benar memastikan dulu niat Israel. Apakah mereka betul-betul akan menyerahkan wilayah itu dan mengakui kedaulatan penuh Palestina? Itu syarat mutlak sebelum kita memutuskan untuk ikut serta.

“Apakah ada jaminan Gaza akan dikembalikan kepada Palestina dan Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat?” tanya Abbas.

Lalu ia menjawab sendiri, dengan nada skeptis. “Berdasarkan fakta selama ini, hal itu sangat tidak mungkin terjadi.”

Pernyataan itu disampaikannya Kamis lalu, 29 Januari 2026. Ia merujuk pada perjalanan gencatan senjata Oktober 2025 yang lalu, yang justru membuat harapan Palestina merdeka terasa kian jauh. Menurutnya, skenario yang lebih mungkin justru sebaliknya. Dalih keamanan akan selalu dipakai untuk mempertahankan pendudukan. Misalnya, dengan mengatakan masih ada ancaman dari perlawanan rakyat Palestina, Israel dan AS bisa menolak menyerahkan Gaza.

“Dengan mudah mereka bisa membuat skenario keamanan untuk mempertahankan penguasaan wilayah Palestina,” katanya.

Keyakinannya sederhana: Israel takkan rela mengembalikan sejengkal pun tanah yang sudah didudukinya. Ini terkait cita-cita lama 'Israel Raya' yang wilayahnya mencakup Palestina dan sekitarnya. Nah, dalam situasi seperti ini, Abbas meminta Prabowo mempertimbangkan ulang niat bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump. Terutama karena Indonesia diwajibkan membayar kontribusi yang tak sedikit: Rp 16,7 triliun.


Halaman:

Komentar