Tokoh Muhammadiyah Ingatkan Prabowo: Waspada Siasat Licik di Balik Dewan Perdamaian Gaza

“Pandangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia sebelum ikut dalam skema pendanaan Dewan Perdamaian Gaza,” tegasnya. Tujuannya, agar kepedulian kemanusiaan kita tidak malah jadi legitimasi politik bagi pihak-pihak tertentu.

Soal bantuan kemanusiaan sendiri, prinsipnya ia sepakat. Solidaritas adalah nilai penting bagi bangsa Indonesia. Membantu rekonstruksi Gaza, selama ada dana, adalah hal yang baik. “Kita sebagai bangsa tidak boleh pelit dan harus mau berbagi,” ujarnya dalam pesan tertulis yang diterima di hari yang sama.

Tapi ada catatan besar. Jika kondisi fiskal negara sedang terbatas, ya jangan dipaksakan. “Tapi kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita,” katanya lugas.

Di sisi lain, Abbas juga menyoroti soal keadilan. Menurutnya, yang seharusnya bertanggung jawab penuh membangun kembali Gaza justru adalah pihak yang menghancurkannya: Israel dan Amerika Serikat. “Merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” tandasnya. Ia pun meragukan ada jaminan politik di balik program rekonstruksi ini. Apakah setelah Gaza dibangun, kemerdekaan Palestina akan benar-benar diwujudkan? Itu pertanyaan besar yang belum terjawab.

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Kementerian Luar Negeri punya penjelasan lain. Jubir mereka, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan alasan Indonesia bergabung adalah untuk mendorong penghentian kekerasan dan memperluas akses bantuan kemanusiaan.

“Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil,” jelasnya dalam jumpa pers virtual, 22 Januari 2026.

Mereka memandang Board of Peace ini sebagai mekanisme sementara. Sebuah jalan untuk menghentikan pertumpahan darah dan melindungi warga sipil yang tak berdosa di Gaza. Dua perspektif yang sama-sama kuat, sama-sama punya dasar, dan kini berada di hadapan Presiden Prabowo untuk ditimbang-timbang.