Praktisi Hukum: Langkah Prabowo Gabung Dewan Trump Bisa Langgar Konstitusi

Praktisi Hukum Soroti Langkah Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Trump

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump menuai sorotan tajam dari kalangan hukum. Menurut pengamat, langkah ini bukannya tanpa risiko. Bahkan, berpotensi menabrak aturan konstitusi kita.

Firman Tendry Masengi, seorang praktisi hukum, menyatakan keprihatinannya. Baginya, keputusan strategis semacam ini diambil secara sepihak. Padahal, urusan hubungan internasional yang punya implikasi politik dan keuangan negara mestinya melibatkan DPR. Mekanisme konsultasi dan persetujuan, katanya, justru diabaikan.

Begitu penegasan Firman kepada wartawan, Kamis lalu. Ia merujuk langsung pada Pasal 11 UUD 1945. Ayat pertamanya jelas: Presiden butuh persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Nah, yang lebih relevan mungkin ayat keduanya. Pasal itu menyebut, perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat luas bagi kehidupan rakyat dan membebani keuangan negara, juga harus dapat persetujuan DPR. Poin inilah yang menurut Firman krusial. Ini soal akuntabilitas dan checks and balances. Bukan wewenang sepihak seorang Presiden.